PDIP Minta Komnas HAM dan Pemerintah Ungkap Aktor Intelektual Peristiwa Kudatuli

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang biasa disebut Kudatuli merupakan peristiwa bersejarah yang kelam bagi demokrasi di tanah air.

Saat itu ada upaya penyerangan untuk pengambilalihan paksa gedung kantor PDI yang saat itu diduduki oleh pendukung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi publik Memperingati 26 Tahun Peristiwa 27 Juli yang digelar di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

“Peristiwa sabtu kelabu atau Kudatuli 27 juli 1996 tidak hanya merpusakan sisi kelam di dalam sejarah peradaban kita, karena sebagai PDI yang sah berdasarkan ketentuan undang-undang diakui sebagai partai politik yang sah, tapi kemudian diakui lewat upaya, skenario dari pemerintahan,” kata Hasto.

Baca juga: Kenakan Baju Serba Hitam, Kader PDIP Pusat dan Daerah Doakan Arwah Korban Tragedi Kudatuli

Hasto bercerita saat tragedi itu dirinya masih bekerja di Perusahaan Pelat Merah atau BUMN.

Dia melihat Jalan Diponegoro sebelum terjadi kerusuhan dan pertumpahan darah, ramai kader dan simpatisan PDI menyuarakan aspirasi melalui orasi-orasi dan mimbar bebas menentang kekuasaan otoriter Soeharto.

“Karena itulah kemudian kita melihat, saat itu saya masih kerja di BUMN sebelum terjadi serangan, ada dua batas dua jalan ini, kemudian hari sabtu melihat ada berbagai orasi-orasi, karena saya masih pegawai BUMN saya hanya bisa melihat, tapi dalam suasana kebatinan semua orang bebsas menyampaikan ekspresi dalam mimbar demokrasi tersebut,” ucapnya.

“Suatu bentuk protes, gerakan moral, yang kemudian menjadi gerakan yang maha dahsyat. Jadi, suatu gerakan arus bawah menjadi titik balik dari kekauasaan otoriter yang dibangun dengan cara-cara yang tidak benar,” imbuhnya.

Hasto menuturkan, pihaknya terus mengingat peristiwa itu.

Bagi pihaknya, Kudatuli adalah peristiwa sejarah yang mengajarkan bahwa pemerintahan yang otoriter tidak akan tahan lama.

Atas dasar itu, Hasto menegaskan meski saat ini PDIP menjadi partai pemenang pemilu dua kali berturut-turut, tragedi Kudatuli harus diusut tuntas siapa aktor intelektualnya dan diadili.

“Karena itulah DPP PDIP mengharapkan kepada Komnas HAM, pemerintah dan kejaksaan agung untuk betul-betil setelah peringatn ini, dapat dilakukan agar persitiwa kelam itu diungkapkan siapa aktor intelektual yang beada di balik serangan kantor PDI,” tandasnya.