ada 204 juta pengguna internet di Indonesia dan 63% penduduk Indonesia adalah pengguna telpon seluler (BPS 2022).
JAKARTA, JITUNEWS.COM – Kehadiran digitalisasi bantuan sosial (bansos) dinilai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mampu mengatasi kendala bansos yang selama ini sering terjadi.
Mulaidari proses pencairan dana kepadapenerimamanfaat yang belum tepatsasaran, penyaluran nilai dan jumlahbantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatanpenerimaanbansos oleh KeluargaPenerimaManfaat (KPM).
“Perlu adanya opsi yang memanfaatkan digitalisasi. Misalnya melalui registrasi biometric lewat smartphone (yang tidak memerlukan kartu). Untuk mengatasi kendala di atas diperlukan digitalisasi bansos,” ungkapnya pada Leaders Talk Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 secara virtual, Senin (11/7).
Menko PMK Dorong Pemerataan Faskes untuk Tangani Gizi Buruk di Maluku Utara
Sebagai catatan, ada 204 juta pengguna internet di Indonesia dan 63% penduduk Indonesia adalah pengguna telpon seluler (BPS 2022). Dengan dukungan penyediaan infrastruktur dan literasi digital, masyarakat Indonesia menurut Muhadjir seharusnya sudah siap menganut program digitalisasi bansos ini.
“Digitalisasi bansos berguna untuk memudahkan akses, memperluas cakupan dan memastikan hak terpenuhi,” tegasnya.
Bansos pada dasarnya telah disalurkan secara non-tunai berdasarkan arahan Presiden No.63 Tahun 2017, namun masih terbatas dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu untuk program sembako dan PKH, dan kendala sistem penyaluran bansos non-tunai masih sering terjadi. Seperti kondisi geografis dan infrastruktur non-tunai belum memadai, masih ditemukan KKS yang tidak dipegang oleh KPM/dititipkan kepada ketua pengurus ataupun pendamping PKH, dan perlu waktu untuk distribusi KKS.
“Kita harus melakukan pendalaman semua sektor karena disitulah kita tahu kelemahan teknis yang sangat penting, karena sebetulnya kesalahan besar berawal dari kesalahan kecil,” tutur Menko PMK.
Lanjutnya, strategi utama penguatan langkah-langkah digitalisasi bansos mencakup empat area prioritas yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Pertama, penguatan infrastruktur dan digital skill, penguatan regulasi, inovasi dan simplifikasi model, dan koordinasi antar K/L.
“Area pertama mencakupi peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung digitalisasi bansos beserta kesiapan KPM dan e-merchant dalam hal pengetahuan dan skills digitalisasi. Kemudian kesiapan infrastruktur ini didukung oleh penguatan regulasi. Lalu kedua faktor ini akan menopang perkembangan inovasi- inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital,” jelasnya.
Sementara itu, tambah Menko PMK, keberhasilan semua strategi ini bergantung dari strategi terakhir yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan kebijakan antar kementerian. Tanpa koordinasi yang baik antar kementerian, target bansos digital yang tepat sasaran dan meringankan beban KPM tidak akan tercapai.
“Yang perlu digarisbawahi, digitalisasi di Indonesia ini terutama di sektor bansos masih diperlukan usaha yang jauh lebih keras,” kata Menko PMK.
Sementara itu Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan terus mendukung agar proses bansos bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat.
“Akurasi data menjadi suatu kunci, karena itu adalah awal nya kepada siapa akan disampaikan. Oleh karena itu kami dari BI terus mendukung dan membantu semaksimal mungkin agar bansos bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Turut Hadir dalam FEKDI 2022, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Mendagri John Wempi, Pimpinan dan Komisi XI DPR RI, Ketua dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Anggota Dewan Gubernur BI, Asisten Gubernur dan Pimpinan Satuan Kerja BI, Gubernur Bali I Wayan Koster, Perwakilan K/L, Ketua Asosiasi, dan Akademisi.
Adapun FEKDI merupakan ajang tahunan untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia, serta menjadi wadah untuk memperkuat sinergi kebijakan serta implementasi berbagai inisiatif pengembangan serta perluasan ekonomi dan keuangan digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. FEKDI 2022 merupakan Side Event dari Presidensi G20 dalam tema besar Recover Together Recover Stronger.
Kemenko PMK: Saatnya Pemuda Bersuara untuk Menciptakan Indonesia Emas 2024
Artikel ini bersumber dari www.jitunews.com.