Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepengurusan DPP KSPSI periode 2022-2027 yang baru saja dilantik kemarin di Bogor, Jawa Barat, memiliki komitmen yang kuat untuk memperkuat organisasi dan sinergi dengan pemerintah serta stakeholder terkait dalam upaya menjawab misi organisasi yaitu Bina Lindung Sejahtera para buruh di seluruh Indonesia.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnod Sihite.
“Utamanya kepengurusan baru ini selain punya semangat baru juga punya tekad kuat di bawah komando Ketua Umum menjalankan roda organisasi agar makin kuat, makin berwibawa, makin modern karena terus menjawab tantangan zaman yang muaranya agar tujuan bina lindung sejahtera para buruh di seluruh Indonesia bisa tercapai,” kata Arnod Sihite dalam keterangannya, Minggu (3/7/2022).
Baca juga: Lantik DPP KSPSI, Yorrys Minta Pengurus Berpegang Teguh pada Misi Bina, Lindung, dan Sejahtera
Menurut Arnod Sihite, banyak tantangan dan dinamika gerakan buruh yang mewarnai perjalanan bangsa Indonesia selama ini.
Apalagi situasi dua tahun terakhir saat pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia kesadaran akan pentingnya kehadiran organisasi buruh makin relevan.
“Artinya KSPSI juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan tantangan yang ada bahkan selama ini cukup banyak memberikan kontribusi nyata baik bergerak bersama pemerintah maupun pelaku usaha serta kerja sama dengan organisasi buruh lainnya dalam rangka membantu buruh Indonesia keluar dari permasalahan yang dialami,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI-KSPSI) tersebut.
Arnod menambahkan, kepengurusan DPP KSPSI yang baru dilantik siap bekerja sama dengan semua pihak terutama bermitra pemerintah.
“Kita masih punya banyak pekerjaan rumah baik dalam konteks pemulihan ekonomi nasional maupun agenda utama mensejahterakan buruh.”
“KSPSI sadar bahwa upaya tersebut harus dilakukan secara simultan dengan pemerintah dan stake holder terkait sehingga kami sangat terbuka membangun komunikasi.”
Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.