TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (OP) Tanjung Priok bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok menggelar program bersih pelabuhan dan padat karya di Pelabuhan Tanjung Priok, pada Jumat (15/7/2022).

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko saat membuka kegiatan ini mengatakan bahwa diselenggarakannya program bersih pelabuhan dan padat karya di Pelabuhan Tanjung Priok dimaksudkan untuk membantu perekonomian dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar pelabuhan.

“Kegiatan ini merupakan langkah Pemerintah yang terus berupaya meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih, sehat, dan nyaman,” kata Capt Wisnu.

Menurut Capt. Wisnu, tujuan utama Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok berserta Instansi Pemerintah dan Stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok adalah untuk mewujudkan program padat karya yang melibatkan masyarakat tentunya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Selain itu, lanjut Capt. Wisnu kegiatan bersih pelabuhan ini diselenggarakan juga dalam rangka mewujudkan kecintaan pada lingkungan serta sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama dalam melaksanakan Deklarasi Penerapan Konsep Pelabuhan Berwawasan Lingkungan.

“Kebersihan lingkungan harus menjadi budaya dalam diri kita maupun di lingkungan kerja. Untuk itu mari kita laksanakan bersih-bersih lingkungan pelabuhan secara bersama-sama dan bergotong-royong dengan penuh semangat,” ujar Capt. Wisnu.

Lebih jaut, Capt Wisnu mengatakan kegiatan padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting.

Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Jenis padat karya di sektor transportasi sendiri terdiri dari pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi. Sedangkan untuk kawasan pelabuhan kegiatan padat karya juga untuk menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan sehat, serta sebagai upaya untuk tetap memperoleh predikat pelabuhan sehat tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan,” kata Capt. Wisnu.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) Dapil Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris yang turut hadir dalam kegiatan ini memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok atas pelaksanaan program padat karya secara masif ini.

Pada kesempatan itu, Fahira juga berkesempatan menyerahkan peralatan kerja kepada para peserta padat karya di lingkungan Pelabuhan Priok, dengan di dampingi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Capt. Wisnu Handoko, Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Andi Hartono dan Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Raymond Ivan Sianturi beserta stakeholder terkait di Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan menjadi salah satu dari beberapa Kementerian yang memiliki program-program yang dikaitkan dengan padat karya.

Program padat karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Adapun tujuan dari Program Padat Karya yaitu untuk mengurangi pengangguran, dan masyarakat miskin; Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat; Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat; Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat; Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat Karya tunai.


Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.