Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni saat kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (25/8/2022). Foto: Humas Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA – Kemendagri terus mengejar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.

Keseriusan itu ditunjukkan Kemendagri dengan menurunkan tim gabungan ke tiap daerah untuk mendorong percepatan realisasi APBD, salah satunya NTT.

“Kegiatan monitoring, evaluasi, dan asistensi penyerapan APBD dilakukan untuk mendorong percepatan penyerapan APBD TA 2022 bagi daerah yang masih rendah realisasinya,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni saat kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dikutip dari siaran pers diterima JPNN, Kamis (25/8/2022).

Fatoni menambahkan tim gabungan bertugas menggali sekaligus mengetahui penyebab rendahnya realisasi APBD. Tim gabungan ini, lanjut Fatoni, juga berupaya membantu pemerintah daerah untuk menemukan permasalahannya untuk kemudian dicari solusinya bersama-sama.

“Pemerintah daerah agar menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan secara konsisten dan terukur. Dalam melakukan transaksi belanja pengadaan barang/jasa, daerah dapat memanfaatkan fitur di e-Katalog dan Toko Daring,” jelas dia.

Fatoni mencatat, berdasar data yang dihimpun Kemendagri per tanggal 22 Agustus 2022, realisasi pendapatan APBD provinsi, khususnya di NTT, kota tengah dikunjunginya, TA 2022 sebesar Rp 12,7 miliar atau 45,86 persen dari total anggaran pendapatan yang berjumlah Rp 27,7 miliar.

Sedangkan, untuk realisasi belanjanya diketahui sebesar Rp 10,5 miliar atau 35,07 persen dari total belanja Rp 29,9 miliar. Kemudian, untuk anggaran tersisa dalam kas daerah (kasda) saat ini untuk provinsi adalah sebesar Rp 230,1 miliar, dan total kasda kabupaten/kota berjumlah Rp 2.051 miliar.

“Beberapa daerah di NTT realisasi pendapatannya terbilang cukup tinggi dengan angka di atas 40 persen. Daerah tersebut yakni Kabupaten Alor 53,99 persen, Kabupaten Sumba Tengah 47,42 persen, Kabupaten Flores Timur 43,71 persen, Kabupaten Manggarai Barat 43,03 persen, serta Kabupaten Manggarai Timur dengan angka 42,80 persen. Sementara untuk daerah lainnya capainnya masih berada di bawah 40 persen,” rinci Fatoni.

Kemendagri menurunkan tim gabungan ke tiap daerah untuk mendorong percepatan realisasi APBD, salah satunya NTT.


Artikel ini bersumber dari www.jpnn.com.