Hidayat Nur Wahid Kembali Dorong RUU Bank Makanan Segera Disahkan

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengkhawatirkan dampak dari Covid-19 dan ekses resesi ekonomi global terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Karena itu Hidayat berharap, agar DPR dan Pemerintah menghadirkan lagi berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah itu atau paling tidak mengurangi ekses-ekses negatifnya. Antara lain segera membahas dan mengundangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dapat membantu masyarakat rentan. Salah satunya adalah RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR.

Penyataan itu disampaikan Hidayat saat memberikan sambutan dalam Seminar terkait Bank Makanan yang diselenggarakan oleh FoodCycle Indonesia di Jakarta, Jumat (15/7/2022).

Selain Hidayat, seminar FoodCycle Indonesia ini juga menghadirkan beberapa narasumber, antara lain pendiri FoodCycle Indonesia Astrid Paramita dan perwakilan dari dunia bisnis. Juga Craig Nemitz dari the Global Foodbanking Network (GFN) yang memaparkan bagaimana jaringan bank makanan bergerak di Negara-Negara lain.

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengatakan, Indonesia harus bersiap terhadap segala kemungkinan dari dampak pandemi Covid maupun resesi global tersebut. Apalagi, kondisi perekonomian Indonesia cukup terpukul dengan pandemi Covid-19 yang menghasilkan jumlah warga miskin yang semakin banyak.

Kondisi ini diharapkan dapat terbantu dengan kehadiran RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial yang memang diinisiasi untuk membantu Negara melaksanakan kewajibannya peduli dan membantu fakir miskin.

Sebagai informasi, bank makanan merupakan organisasi yang dikelola oleh masyarakat yang mengumpulkan makanan layak konsumsi yang berlebih (surplus food) dari restauran, toko retail, hotel, dan industri makanan. Lalu menyalurkan kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan ini menangani dua persoalan sekaligus, yakni kemubaziran pangan yang juga mengkhawatirkan di Indonesia dan membantu masyarakat rentan terhadap akses makanan.

“Sewajarnya kita mendukung kegiatan bank makanan ini. Termasuk dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mubadzir dan bijaksana mengelola makanan, kegiatan aksi sosial, hingga keberpihakan pemerintah atas kegiatan ini, termasuk dari sisi regulasi. Maka sudah seharusnya bila RUU Bank Makanan ini segera dibahas dan disetujui untuk diundangkan,” ujarnya.

Setidaknya, kata Hidayat, ada beberapa poin penting yang diatur dalam RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial yang diinisiasi oleh HNW sebagai anggota komisi VIII DPRRI yang juga membidangi masalah sosial.

Pertama, untuk memberikan payung hukum legalitas dari kegiatan dan lembaga bank makanan. Karena dalam hal ini masih ada kekosongan hukum. Kedua sebagai upaya untuk mendorong restauran, café, hotel, toko retail untuk tidak membuang makanan layak konsumsi yang mereka miliki secara percuma. Makanan yang dimaksud adalah makanan berlebih yang masih layak untuk dikonsumsi.