Gerindra Minta Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pemerintah telah mengumumkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 sebesar Rp 3.041,7 triliun. Besaran tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi pemerintah atas penyampaian RAPBN yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo kemarin.

Menurut Muzani, besarnya RAPBN yang ditetapkan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Ketua DPR Harap Kualitas Belanja Dipertajam Demi Kesejahteraan Rakyat

“Anggaran yang sangat besar itu diharapkan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara cepat dan merata. Serta mampu menjalankan roda perekonomian nasional dan daerah demi terciptanya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM kita,” ujar Muzani, Kamis (18/8/2022).

Wakil Ketua MPR RI ini berharap pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM di tengah optimisme rakyat yang sedang meningkat pasca keterpurukan ekonomi akibat pandemi.

Menurut Muzani, kenaikan harga BBM akan berimplikasi terhadap kenaikan inflasi yang dapat menyebabkan harga-harga bahan pokok meningkat.

“Tentu stabilitas harga pokok dan tidak naiknya harga BBM menjadi harapan dari setiap rakyat Indonesia. Meskipun kami menyadari bahwa anggaran subsidi BBM saat ini telah mencapai Rp 502 triliun. Angka tersebut jumlahnya sangat fantastis. Namun itu semua demi menjaga optimisme rakyat agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka, jalan satu-satunya adalah tidak menaikan harga BBM. Pemerintah harus mempertimbangkan segala opsi dalam menghadapi situasi saat ini,” jelas Muzani.

Untuk menekan besaran anggaran subsidi BBM tersebut, maka pemerintah harus cermat dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan negara. Misalnya melalui pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat dan berkelanjutan (sustainable development).

Apalagi, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara di dunia yang berhasil menanggulangi wabah Covid-19 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga baik. Keberhasilan, kata Muzani, harus bisa dipertahankan atau bahkan dilanjutkan.

“Pemerintah diharapkan mampu meningkatan pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara signifikan untuk tahun yang akan datang. Sehingga pertumbuhan ekonomi negara kita bisa konsisten dan berkelanjutan,” kata dia.

“Dengan begitu, maka pemerintah harus mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran terhadap APBN pada setiap belanja negara dan transfer ke daerah,” tukasnya.

Jokowi Putuskan Kereta Cepat Dibiayai APBN, Demokrat: Dulu Dijanjikan Tidak Menggunakan APBN