Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Adat Bomberai Wilayah Maybrat Sakarias Kocu memastikan, masyarakat unsur adat sepakat dengan pemerintah termasuk Polres dan Kodim Maybrat untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah menjelang perhelatan perayaan HUT RI ke-77, dan pengisian Penjabat Bupati Maybrat menyusul berakhirnya masa jabatan Bupati Maybrat pada 22 Agustus mendatang. 

Pihaknya juga mendukung semua upaya pemerintah baik Kemendagri maupun Provinsi yang saat ini tengah mempersiapkan proses estafet kepemimpinan di Kabupaten Maybrat dengan penunjukan Penjabat Bupati Maybrat. 

“Kami intinya sudah melakukan pertemuan dengan unsur Pemda, Kapolres, perwakilan masyarakat dan Dandim yang sama-sama memiliki komitmen untuk menyukseskan agenda besar ke depan yaitu HUT RI dan Penunjukan Pj Bupati dengan Kamtibmas yang tetap terjaga dengan baik,” kata Sakarias dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Hendak Serang Komandan Posramil Mare di Maybrat Papua Barat, Seorang Pria Diduga Mabuk Dilumpuhkan

Menurut Sakarias, masyarakat Maybrat saat ini sedang menunggu pemerintah membuat keputusan seperti apa agar agenda pembangunan di Maybrat tetap bisa berjalan. 

Bukan hanya itu, atensi publik terhadap siapa yang ditunjuk sebagai Pj Bupati Maybrat sangat tinggi.

Bukan hanya memperlihatkan antusiasme tetapi juga mengandung harapan agar Penjabat yang ditunjuk adalah orang yang benar-benar dikehendaki masyarakat banyak, bukan titipan kelompok atau orang per orang tetapi murni dukungan masyarakat. 

“Kalau kami boleh usul tentu saja yang memang kenal wilayah ini dengan baik, anak asli daerah Maybrat, tahu seluk beluk daerah ini, bukan orang baru yang sama sekali tidak mengenal wilayah. Ini tidak tepat karena kondisi di Maybrat ini beda dengan daerah lain di Indonesia. Maybrat butuh treatment yang khusus,” ujarnya.

Sakarias menambahkan, agar transisi ke Penjabat Bupati baru nanti bisa berlangsung aman dan damai, jaminan itu akan ada menurut dia apabila pemerintah benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan asal menunjuk apalagi orang baru dari luar yang sama sekali tidak mengenal daerah Maybrat. 

“Asal pemerintah dengar dan serap aspirasi publik dengan baik saja, panggil tokoh masyarakat, tokoh adat, gereja, DPRD dan pihak terkait lainnya maka muncul nama orang yang memang tepat untuk ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Maybrat,” tandasnya.


Artikel ini bersumber dari www.tribunnews.com.