Anggaran Pengadaan Laptop untuk Pendidikan dan Perkantoran Rp 6,33 Triliun Lewat LKPP

Laporan Wartawan Tribun Network, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri untuk pengadaan Tahun Anggaran 2022 di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah senilai Rp 6,33 triliun.

Program ini diklaim bisa mendatangkan efisiensi anggaran hingga Rp1,8 triliun.

“Hari ini pemerintah di bawah orkestrasi dan arahan Presiden Joko Widodo mencetak milestone baru yaitu konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri, yang sebelumnya berjalan terpisah-pisah. Ini bukti komitmen pemerintah memperkuat industri laptop dalam negeri dan sekaligus meningkatkan efisiensi belanja negara,” ujar Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas usai penandatanganan kontrak payung konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri, Kamis (28/7/2022).

Anas merinci, belanja laptop untuk TIK Pendidikan Rp 3,42 Triliun dan TIK Administrasi Perkantoran Rp2,92 Triliun.

Karena dikonsolidasikan, pemerintahmelakukan efisiensi Rp 1,8 triliun, terdiri atas efisiensi Rp 951,3 miliar untuk Laptop TIK Pendidikan dan efisiensi Rp 867,2 miliar untuk laptop Administrasi Perkantoran.

“Kita proses ini beberapa waktu terakhir dan alhamdulillah hari ini tuntas. Pemerintah sebagai the biggest buyer perlu mengonsolidasikan belanja agar semakin efisien,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Sentil Pemda yang Habiskan Anggaran 3 Bulan Jelang Tutup Tahun 

 Anas mengatakan, produsen laptop yang dilibatkan dalam konsolidasi laptop nasional telah memenuhi unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25 persen.

Dengan konsolidasi ini juga bisa menstandarkan kebutuhan laptop dan mengurangi kecenderungan over spesifikasi.

“Ini juga sekaligus memberi gambaran kepada pelaku usaha bahwa mereka harus investasi di Indonesia karena besarnya prospek belanja pemerintah. Jadi ini sekali mendayung dua-tiga pulau terlampau, karena belanja negara juga harus mendorong tumbuhnya investasi industri dalam negeri,” papar Anas.

Baca juga: Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Mencapai Rp 95,13 Triliun

Ke depan, lanjut Anas, konsolidasi bisa dilakukan melalui kodefikasi barang yang saat ini sedang dirampungkan bersama Kementerian Keuangan dan BPS.

“Presiden Jokowi menginginkan adanya satu kodifikasi barang. Satu-persatu kita lakukan. Saat ini laptop nasional dan ini menjadi lompatan besar dalam pengelolaan belanja negara,” terang Anas.

Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan Edi Gunawan mengatakan dengan adanya konsolidasi nasional maka tujuan pengadaan value for money dengan kuantitas, kualitas, mutu dan biaya yang sesuai.