Diminta Setujui Referendum Kemerdekaan Skotlandia, PM Inggris: Saya Tidak Setuju

LONDON, JITUNEWS.COM – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada hari Rabu (6/7) telah menolak permohonan Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon untuk mengadakan referendum atau jajak pendapat diantara warga Skotlandia, yang mengikat secara hukum untuk berpisah dari Inggris.

Sturgeon mengumumkan bulan lalu bahwa referendum kemerdekaan kedua akan diadakan pada Oktober 2023, atau sembilan tahun setelah warga Skotlandia melakukan pemilihan yang menentukan nasib negara mereka, untuk tetap menjadi anggota persemakmuran Inggris, atau keluar.

Namun, tanpa transfer kekuasaan sementara dari London ke Holyrood, referendum hanya akan menjadi sebuah hal simbolis, dan Johnson menolak permohonan tersebut.

PM Jepang Usul Berlakukan Ambang Batas Harga Minyak Rusia, Kremlin Meradang

Johnson mengatakan kepada Sturgeon bahwa ada banyak isu yang lebih penting untuk dibahas dan ditangani saat ini oleh pemerintah Inggris, dibandingkan isu referendum kemerdekaan Skotlandia, diantaranya kenaikan biaya, pemulihan ekonomi pasca Covid-19, dan dukungan Inggris untuk Ukraina.

“Saya tidak setuju bahwa sekarang saatnya untuk kembali ke pertanyaan, yang dijawab dengan jelas oleh rakyat Skotlandia pada 2014,” tulis Johnson dalam suratnya kepada Nicola Sturgeon, dikutip RT.com.

Sebagai gantinya, PM menulis bahwa Skotlandia dan seluruh Inggris harus fokus pada “prioritas bersama” mereka, yang dia daftarkan sebagai respons terhadap inflasi, pemulihan dari pandemi virus corona, dan memainkan “peran utama kami dalam respons internasional terhadap agresi Rusia di Ukraina.”

Johnson menggambarkan masalah ini sebagai “tantangan umum di seluruh Inggris”. Ia juga berterima kasih kepada Sturgeon karena sudah bersedia memberikan bantuan mencapai £ 65 juta ($ 77,5 juta) untuk mempersenjatai pasukan Ukraina.

Tanggapan Boris Johnson tersebut kemudian ditanggapi oleh Sturgeon. Dalam sebuah postingan di Twitter, PM Skotlandia itu menyebut surat Johnson sebagai “salah satu tindakan terakhirnya sebagai PM,” merujuk pada seruan pengunduran diri yang dilontarkan kepada Johnson setelah lusinan menterinya mengundurkan diri pada hari Selasa dan Rabu, karena terlibat sejumlah skandal.

“Untuk lebih jelasnya, Skotlandia akan memiliki kesempatan untuk memilih kemerdekaan – saya berharap dalam referendum pada 19 Oktober 2023 tetapi, jika tidak, melalui pemilihan umum….Demokrasi Skotlandia tidak akan menjadi tawanan PM ini atau PM mana pun,” tulis Sturgeon.

Presiden Swiss Bilang Aset Beku Rusia Tak Bisa Digunakan untuk Kepentingan Ukraina