Soal Penghapusan Honorer, Wagub Jabar: Honorer yang Ada Menjadi PPPK

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, bertemu dengan perwakilan tenaga honorer di Jawa Barat. Uu mengatakan bahwa mereka gundah dengan adanya penghapusan honorer.

“Saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk menemani tenaga honorer yang ada di Jawa Barat baik yang tugas di kabupaten/kota atau provinsi. Karena mereka agak sedikit gundah dengan informasi mau dihapus dan juga aspirasi-aspirasi lain,” kata Uu dalam keterangannya, Rabu (3/8).

Uu menjelaskan bahwa penghapusan honorer bukan berarti tenaga honorer diberhentikan tidak lagi bekerja, namun tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK. Uu menyebut penafsiran pemerintah dengan honorer berbeda.

Standar Upah Tak Jelas, MenPAN-RB Bakal Hapus Honorer

“Ada sebuah kesimpulan yaitu dengan kata penghapusan honorer, honorer diberhentikan sebenarnya itu penafsirannya mungkin berbeda antara pemerintah dengan honorer. Anggapan honorer penghapusan honorer yang ada diberhentikan yang ada tidak bekerja lagi. Padahal penafsirannya bukan itu, penghapusan honorer itu honorer yang ada diberdayakan dengan PPPK tapi bertahap,” jelasnya.

Uu mengimbau kepada tenaga honorer untuk tidak gundah dengan informasi tersebut dan meminta mereka untuk fokus bekerja. Uu mengatakan bahwa saat ini Pemprov Jabar tengah mendata para tenaga honorer untuk menjadi PPPK.

“Alhamdulillah dengan penjelasan kementerian di sini kami akan menindaklanjuti semua dan sekaligus memberikan informasi honorer di mana pun tidak usah gundah, bekerja dengan baik seperti biasa kami pemprov sedang mendata mereka untuk menjadi PPPK. Tetapi sekaligus penekanan pemerintah daerah untuk tidak menerima lagi honorer atau pekerja kontrak, sekarang tidak boleh,” katanya.

Uu menegaskan bahwa tenaga honorer tidak diberhentikan tapi diangkat menjadi PPPK. Uu mengatakan bahwa Pemprov Jabar berusaha menjadikan seluruh honorer menjadi PPPK.

“Memberhentikan bukan seperti itu tetapi tidak ada honorer itu (artinya) honorer yang ada sudah menjadi PPPK seperti itu,” katanya.

“Sesuai dengan kriteria yang ada tapi Pemprov akan berusaha untuk menjadikan seluruh honorer yang ada di pemprov dan pemkab/pemkot menjadi PPPK sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan juga syarat-syarat yang sudah disebutkan,” pungkasnya.

Penulis: Hasan Alhabsy

Kunjungan Kerja ke Jepang, Wagub Jabar Perkuat dan Perluas Peluang Kerja Sama Jabar-Jepang