Kolombo: Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka dilarang terlibat langsung dan tidak langsung dalam aksi unjuk rasa. Protes akibat krisis ekonomi semakin menjadi di Sri Lanka.
 
Pada 9 Juli lalu, unjuk rasa besar-besaran terjadi di negara itu. Pedemo menuntut Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengundurkan diri.
 
Para pengunjuk rasa menduduki Istana Presiden, kediaman resmi Perdana Menteri dan menguasai Kantor Sekretariat Presiden yang berada di Galle Face Green. Presiden Rajapaksa kabur dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Meskipun pengunjuk rasa telah menguasai objek vital tersebut, situasi keamanan secara umum di kota Kolombo dapat dikatakan masih kondusif,” ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Indonesia, Judha Nugraha, Senin, 11 Juli 2022.
 
Baca juga: Kabur, Presiden Sri Lanka Dilaporkan Akan Berlindung di Dubai
 
Terdapat sejumlah korban luka akibat unjuk rasa tersebut, namun tidak ada laporan mengenai korban jiwa. “Tidak terdapat informasi mengenai WNI yang terlibat atau terluka dalam unjuk rasa tersebut,” sambung dia.
 
Menyikapi situasi terakhir di Sri Lanka, kata Judha, KBRI Kolombo menyampaikan beberapa imbauan, seperti membatasi perjalanan ke luar rumah selama berlangsungnya aksi unjuk rasa kecuali untuk hal-hal yang esensial.
 
Selain itu, WNI juga diminta untuk menghindari kerumunan massa dan wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi aksi protes. “Tidak terlibat  secara langsung dan tidak langsung dalam aksi unjuk rasa,” tegas Judha.
    
Namun WNI masih bisa meninggalkan Sri Lanka secara mandiri. Menurut Judha hingga saat ini Bandaranaike Int’l Airport masih beroperasi normal.
 
WNI juga diminta untuk segera menghubungi KBRI Kolombo jika menghadapi permasalahan. KBRI Kolombo membuka sambungan hotline di nomor (94) 77 277 3123.
 
Berdasarkan database KBRI Kolombo, tercatat 340 WNI yang menetap di Sri Lanka.  Semuanya dalam keadaan baik serta termonitor kondisinya oleh KBRI.
 
Sebelumnya, selama krisis ekonomi berlangsung, KBRI juga menyalurkan bantuan logistik bagi WNI yang paling terdampak krisis.
 

(FJR)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.