SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI – Upaya Pemkot Kediri memberikan jaminan kesehatan untuk warganya melalui BPJS Kesehatan selama 2022 sudah sangat maksimal. Anggaran yang dialokasikan untuk BPJS Kesehatan pada 2022 mencapai Rp 37 miliar, lebih besar dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 35 miliar.
Kota Kediri juga telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) 97,72 persen. Menurut Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, saat ini hampir semua masyarakat Kota Kediri saat ini sudah mendapat jaminan kesehatannya.
“Sekarang tugasnya Pak Lurah dan Bu Lurah untuk mencari 2,28 persen masyarakat yang belum ber-BPJS. Kalau mampu, suruh daftar BPJS. Kalau yang tidak mampu kita jamin. Kita upayakan supaya (jaminan kesehatan) Kota Kediri bisa 100 persen,” ungkap Abu Bakar usai menerima penghargaan sertifikat UHC dari BPJS Kesehatan di Balai Kelurahan Semampir, Rabu (20/7/2022).
Mas Abu, sapan wali kota, berharap kerjasama Pemkot Kediri dan BPJS berjalan dengan baik. BPJS juga bisa terus memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Kediri. Sehingga awareness masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi, setidaknya usia harapan hidup di Kota Kediri bisa meningkat.
Saat ini BPJS juga telah meningkatkan layanan, yakni apabila masyarakat lupa membawa kartu BPJS bisa menunjukkan KTP untuk berobat. “Tidak perlu takut lagi ketika sakit datang ke fasilitas kesehatan. Sebaran puskesmas juga bagus, kita punya 9 puskesmas yang akan terus kita upgrade. Pemkot Kediri tidak meminta warga sakit tetapi kami sedia payung sebelum hujan,” harapnya.
Mas Abu juga menyampaikan, kesehatan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah. “Alhamdulillah dari tahun ke tahun Pemkot Kediri sangat fokus terhadap layanan kesehatan. Kita hanya ingin menjamin kesehatan seluruh masyarakat Kota Kediri ini beres,” tandasnya.
Diharapkan seluruh masyarakat Kota Kediri yang datang ke fasilitas kesehatan mendapat pelayanan yang baik. Tidak membedakan antara pasien umum dan pasien BPJS.
Sementara Deputi Direksi BPJS Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa menjelaskan, capaian UHC adalah jumlah penduduk yang terdaftar minimal 95 persen. Data di Kota Kediri sendiri sudah lebih dari 95 persen. Bahkan di atas angka Nasional yang masih 87 persen.
Apabila UHC sudah lebih dari 95 persen yang didaftarkan oleh pemda dan anggaran sudah dialokasikan, maka kartu sudah langsung aktif. Tetapi untuk peserta mandiri menunggu 14 hari.
“Kami apresiasi Pak Wali Kota yang sangat peduli terhadap masyarakatnya. Komitmen memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luar biasa. Saya apresiasi dan terima kasih telah berkoordinasi memastikan validasi data di Kota Kediri,” ujar Made.
Pada acara itu Mas Abu juga memberikan penghargaan kepada tiga kelurahan yang telah mencapai cakupan UHC tertinggi. Di antaranya Kelurahan Balowerti, Kelurahan Pesantren dan Kelurahan Tamanan.
Sementara penyerahkan secara simbolis kartu BPJS diberikan kepada Ny Suhartini, Ny Muji Astutik dan M Rafi Alfarizky. ****
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.