Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen satu hingga segmen tiga hampir selesai dibangun dengan rata-rata progress fisik mencapai 77 persen. Alokasi APBN terbagi dalam tiga paket dengan total nilai Rp103,772 miliar.
“Setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya, dilansir Mediaindonesia.com, Kamis, 25 Agustus 2022.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Ia menjelaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi mengatakan bahwa panjang keseluruhan jalan yang dibiayai melalui APBN sekitar 2,91 kilometer. Untuk pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 sepanjang 0,75 kilometer, lalu pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 sepanjang 1,04 kilometer.
“Dan pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3, panjangnya 1,12 kilometer,” terangnya.
Untuk pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga 3 dilaksanakan melalui skema Multi Year Contract (MYC) lanjutan. Untuk pelaksanaan pekerjaan jalan Lingkar Sepaku segmen I oleh PT Prampus Inti Puspita dengan nilai kontrak kegiatannya senilai Rp46,6 miliar. Kemudian, pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2, dikerjakan PT Duta Mega Perkasa senilai Rp48 miliar.
Selanjutnya, pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3 dikerjakan PT Cipta Artha Borneo dengan anggaran sebesar Rp44,8 miliar. Junaidi juga menerangkan kegiatan pembangunan jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sudah selesai tender sehingga dapat segera dilaksanakan.
“Tender proyek untuk pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 telah dibuka dengan nilai pagu paket senilai Rp193,47 miliar, dan persiapan kontrak,” kata Junaidi.
Pembangunan IKN Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia yang memperhatikan aspek lingkungan. Pada tahap awal di 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare. Infrastruktur prioritas yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran kementerian/lembaga dan lainnya.
(AHL)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.