Ratusan demonstran turun ke jalanan ibu kota Tripoli dan kota-kota lainnya sejak Jumat kemarin. Banyak dari mereka merusak dan membakar bangunan pemerintah, termasuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kota Tobruk.
Baca: Demonstran Serbu dan Bakar Gedung Parlemen Libya di Tobruk
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Hak masyarakat untuk berunjuk rasa secara damai harus dihormati dan dilindungi, tapi kerusuhan dan aksi vandalisme seperti menyerbu gedung DPR di Tobruk sama sekali tidak dapat diterima,” ucap penasihat khusus PBB untuk Libya Stephanie Williams via Twitter, dikutip dari voanews, Sabtu, 2 Juli 2022.
Aksi protes pada Jumat kemarin berlangsung satu hari usai para pemimpin parlemen dan badan legislatif di Tripoli gagal mencapai kesepakatan mengenai pemilihan umum. Perseteruan di Libya kini berpusat pada persyaratan kelayakan bagi kandidat pemilu.
Libya gagal menggelar pemilu pada Desember karena berbagai hal, termasuk sengketa hukum, bakal calon yang kontroversial, dan kehadiran milisi serta militan asing di dalam negeri.
Kegagalan menggelar pemilu merupakan pukulan telak bagi upaya internasional dalam menghadirkan perdamaian di Libya. Kegagalan itu membuka bab baru dalam ketegangan politik berkepanjangan di Libya, di mana ada dua pemerintahan yang saling mengeklaim kekuasaan.
Para pengunjuk rasa, frustrasi atas kondisi semacam ini, menyerukan penghapusan kelas politik saat ini dan segera menggelar pemilu. Mereka juga mengecam buruknya kondisi perekonomian negara, di mana harga bahan bakar dan makanan terus meningkat. Pemadaman listrik juga lebih sering terjadi di tengah kondisi saat ini.
Ada kekhawatiran milisi di seantero Libya dapat membubarkan paksa aksi protes seperti yang pernah terjadi di 2020. Kala itu, para milisi menembaki masyarakat yang berunjuk rasa mengecam kondisi perekonomian negara.
(WIL)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.