Kejelasan Afiliasi dan Donasi ACT ke Timur Tengah Dipertanyakan

Jakarta: Pengamat Timur Tengah Dina Sulaeman mengatakan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terafiliasi kelompok pemberontak Suriah Free Syrian Army (FSA). Hal itu terdeteksi dari aliran dana yang disalurkan ACT.
 
“Selama ini ada dua kasus yang saya amati,” kata Dina dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Miris! Aliran Cuan Teroris,’ Minggu, 10 Juli 2022.
 
Dina mengatakan kasus pertama ialah klaim bantuan ACT ke wilayah bernama Ghouta. Daerah itu berada 450 kilometer dari Turki.

Perbatasan dari Turki ke Ghouta sudah dikuasai pemerintah Suriah. Artinya, ACT harus meminta izin kepada pemerintah Suriah dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Damaskus.
 
“Buktinya mereka tidak bekerja sama dengan KBRI dan tidak minta izin ke Damaskus. Artinya dipertanyakan betul (donasinya) ke Ghouta atau tidak,” papar Dina.
 

Sementara itu, ada klaim lain yang menyebut Ghouta masih dikuasai kelompok milisi teroris. Dina kembali menyinggung klaim ACT yang mendistribusikan donasi ke Ghouta.
 
“Kalau mereka (ACT) bisa masuk Ghouta, izinnya ke kelompok ini (milisi teroris) dong? Apakah mereka (kelompok milisi) akan memberi izin kalau misalnya ACT bukan teman? Orang pemerintah dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) saja tidak bisa masuk,” tutur Dina.
 
Kasus kedua, yakni klaim ACT yang mengirim donasi ke sebuah wilayah di perbatasan Turki bernama Idlib. Wilayah itu tempat berkumpulnya Partai Islam Turkistan dan Uighur Tiongkok yang membuat gerakan bersenjata.
 
Dina menyebut orang-orang di Idlib memang membutuhkan bantuan seperti makanan. Namun, pemerintah Suriah tidak bisa mengambil alih daerah tersebut selama bertahun-tahun.
 
“Karena milisi kuat dan logistik terus mengalir. Artinya ketika ACT melanjutkan mengirim logistik ke Idlib, mereka membantu memperpanjang konflik di negara orang,” jelas Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran itu.
 
Menurut Dina, penyetopan bantuan logistik bahkan senjata dari negara-negara lain bakal membuat kekuatan milisi teroris melemah. Sehingga pemerintah Suriah bisa mengambil alih Idlib.
 
“Tentu yang orang asing akan pulang ke negaranya. Pemerintah Suriah sudah menawarkan amnesti tapi (rakyat Suriah di Idlib) tidak mau karena merasa kuat,” ucap dia.
 

(AGA)