Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan perusahaan pelat merah yang menerima suntikan negara atau Penyertaan Modal Negara (PMN) akan menjalankan proyek dengan sebaik-baiknya sehingga akan memberikan impact kepada negara.
 
“Kami akan pastikan bahwa PMN ini tentu membawa hasil yang baik, tidak hanya sekadar menyadarkan daripada keuangan BUMN kepada negara,” kata Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI, Senin, 4 Juli 2022.
 
Erick Thohir mengakui BUMN merupakan korporasi yang harus sehat, sehingga dapat memberikan pemasukan maksimal kepada negara. Selain itu, BUMN juga sebagai pelayanan publik yang siap melakukan intervensi ketika terjadi ketidakseimbangan di pasar.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Alhamdulillah kalau dilihat dari data-datanya (selama tiga tahun terakhir) kontribusi yang sudah diberikan kepada BUMN kepada negara kurang lebih Rp1.200 triliun, yang terdiri dari pajak, dividen, dan bagi hasil,” sebutnya.
 

 
Sebelumnya dalam rapat antara Komisi VI dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo telah disampaikan Kementerian BUMN mengusulkan penambahan PMN sebesar Rp73,28 triliun untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 kepada Komisi VI DPR-RI
 
Berdasarkan bahan presentasi Kementerian BUMN, usulan tersebut terdiri dari PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN non tunai sebesar RP3,44 triliun.
 
Dari total PMN tersebut mayoritas diperuntukan untuk PT Hutama Karya (Persero) yakni berupa PMN tunai sebesar Rp30,56 triliun. Pemerintah menilai pemberian PMN tersebut mempertimbangkan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan untuk pembangunan tol Sumatra yang cukup besar. Keberadaan Tol Sumatera diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi antara Pulau Jawa dan Sumatra tidak timpang.
 
Selanjutnya, PMN tunai juga diberikan kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun, holding BUMN pertahanan atau Defend ID sebesar Rp3 triliun, dan holding BUMN pangan atau ID Food sebesar Rp2 triliun. Lalu, InJourney sebesar Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun, PT KAI (Persero) sebesar Rp4,1 triliun, IndonesiaRe sebesar Rp3 triliun, Perum Damri sebesar Rp870 miliar, dan Airnav sebesar Rp790 milir.
 
Sementara itu, PMN non tunai juga diberikan kepada Defend ID sebesar Rp838 miliar, dan ID Food Rp2,609 triliun.
 

(HUS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.