Pernah dilarang digunakan warga sipil di AS, senapan bertenaga tinggi kini sering disalahkan sebagai senjata pilihan individu yang melakukan penembakan massal. Larangan itu diterapkan AS pada 1994, namun kedaluwarsa satu dekade setelahnya.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi mendorong diloloskannya UU terbaru, dengan mengatakan bahwa larangan senjata api dapat “menyelamatkan nyawa.”
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Mayoritas masyarakat Amerika sepakat dengan aksi masuk akal ini,” ucap Presiden AS Joe Biden, memuji langkah yang dilakukan DPR AS.
“Senat AS harus bergerak cepat agar UU ini bisa segera datang ke meja saya,” sambungnya, dilansir dari France 24, Sabtu, 30 Juli 2022.
Meski lolos di DPR AS, UU tersebut kemungkinan akan tersendat di level Senat AS yang banyak diduduki politisi Partai Republik. Menurut Republik, UU tersebut merupakan bagian dari strategi Partai Demokrat di tahun pemilihan umum.
UU ini muncul di saat meningkatnya kekhawatiran atas kekerasan senjata api, seperti penembakan supermarket di Buffalo, New York; pembantaian di sekolah dasar di Uvalde, Texas; dan penembakan Hari Kemerdekaan AS di Highland Park, Illinois.
Biden berperan penting dalam meloloskan larangan senjata api semi-otomatis di tahun 1994. Pemerintahan Biden mengatakan bahwa pada masa itu, di saat larangan senjata api berlaku, penembakan massal menurun,
“Saat larangannya kedaluwarsa pada 2004, penembakan massal meningkat tiga kali lipat,” ujar pemerintahan Biden.
Namun sejumlah politisi Republik tetap bertahan pada posisi mereka, yaitu menentang keras pembatasan kepemilikan senjata api bertenaga tinggi. “(UU) itu hanya sesuatu yang berfungsi untuk merebut senjata api, sesederhana itu,” tutur Guy Reschenthaler dari Republik.
Baca: Sah! Joe Biden Tandatangani RUU Kepemilikan Senjata Api
(WIL)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.