Malang: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kini tengah fokus mengusut dugaan aliran dana lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Pasalnya, ada dugaan dana bantuan yang diserahkan masyarakat itu mengalir ke kelompok terorisme di luar negeri.
 
Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, mengaku pihaknya bersama kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan aliran dana ACT ke kelompok terorisme di luar negeri. Penyelidikan dilakukan berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 
“BNPT posisi kan mengkoordinasikan semua. Jadi kami tidak ada hal yang sifatnya penyidikan. Penyidikan itu dikoordinasikan dengan pihak penyidik kepolisian. Data-data memang ada, karena data-data itu yang diberikan oleh PPATK juga kami menerima,” kata Boy usai menghadiri panen raya perdana di Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis 14 Juli 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Boy mengatakan penyelidikan sementara ini dilakukan secara tertutup. BNPT pun terus berkoordinasi dengan Polri terkait apa yang harus dilakukan dan siapa penerima aliran dana.
 
Baca: Hadiri Pemeriksaan Ke-5, Ahyudin Tegaskan Masih Saksi Kasus ACT
 
“Misalkan di luar negeri kan, ada yang ke India, ada yang ke Turki. Berarti objek-objek penerima itu perlu kita lakukan kerja sama internasional. Apakah dengan jajaran kita sendiri, dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di negara masing-masing,” jelasnya.
 
Dengan kerjasama internasional, BNPT baru akan mendapat gambaran. Apakah benar aliran uang dari ACT itu benar mengalir kepada pihak-pihak yang terkait dengan aktifitas terorisme.
 
“Jadi langkah-langkah pembuktian siapa penerima itu menjadi penting. Karena ini kaitannya ada hubungan dengan negara luar, maka tentu kerjasama internasional ini yang harus kita tempuh hari ini. Ini sedang berjalan,” ungkapnya.
 
Boy menegaskan aktifitas ACT di luar kaitan dengan aksi terorisme di luar ranah BNPT. Pihaknya hanya fokus menyelidiki dugaan terkait adanya aliran ke kelompok terorisme di luar negeri.
 
“Itu yang perlu adanya langkah-langkah hukum lebih kongkrit lagi. Ya sementara belum bisa hari ini kita dapatkan, karena memang kita perlu waktu untuk bisa berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang punya otoritas di negara tersebut,” terangnya.
 
Sebelumnya, Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyelenggarakan panen raya pada Kamis, 14 Juli 2022. Pemetikan hasil pangan di KTN Turen ini perdana dilakukan setelah diresmikan pada Maret 2022 lalu. 
 
KTN Turen merupakan implementasi konsep pentahelix penanggulangan terorisme yang dicanangkan BNPT bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Universitas Islam Malang (Unisma), PT Kereta Api Indonesia, Corteva Agriscience, MIND ID, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Smelting, Koperasi Artha Harmoni Bangsa, serta masyarakat. 
 
KTN Turen yang memiliki luas 13,5 hektare ini menghasilkan sekitar 80 ton jagung dan akan diolah menjadi benih jagung. Lahan ini diusahakan oleh mitra deradikalisasi dan masyarakat setempat dengan harapan menjadi sarana pencegahan terorisme sekaligus reintegrasi sosial bagi mitra deradikalisasi. KTN Turen juga diharapkan mampu menjadi bagian dari ketahanan pangan wilayah. 
 
Selain perkebunan, KTN Turen juga bergerak dalam bidang peternakan dan pariwisata edukatif. Dalam kawasan KTN ini telah dibangun pula Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan (WARUNG) NKRI sebagai sarana membumikan nilai-nilai kebangsaan.
 
Nantinya, KTN Turen akan mengembangkan budidaya ikan serta program pertanian tanaman pangan dan tanaman non pangan dengan hasil yang dapat dijual kepada masyarakat. Sedangkan untuk pengembangan peternakan, Unisma akan mengembangkan peternakan kambing boerpe, sapi potong dan ayam broiler.
 

(NUR)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.