“Badan Anggaran DPR percaya pemerintah menyiapkan segala mitigasi risiko berbagai tantangan ke depan, dan dituangkan dengan cukup komprehensif pada NK RAPBN 2023,” kata Said, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 18 Agustus 2022.
Setidaknya, ada dua isu besar dalam desain RAPBN 2023. Pertama, melanjutkan berbagai agenda strategis jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju SDM unggul, reformasi birokrasi, dan revitalisasi industri.
“Kedua, respons kebijakan atas berbagai tantangan tahun depan,” tuturnya.
Berdasar kedua isu strategis tersebut, Badan Anggaran DPR akan menjadikannya agenda untuk menjadi pokok pembahasan RAPBN 2023. Maka Desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis, antara lain:
- Pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat. Indonesia memiliki peluang besar untuk penerimaan perpajakan memenuhi target pada tahun depan. Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu.
- Optimalisasi PNBP melalui berbagai program hilirisasi yang terus ditingkatkan oleh pemerintah, serta pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) melalui tata kelola yang baik akan berkontribusi penerimaan yang lebih baik.
- Mengelola berbagai belanja strategis seperti program subsidi pangan harus memastikan ketersediaan stok pangan rakyat dengan harga yang terjangkau, melakukan reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas bumi dunia, dan memperkuat program perlindungan sosial agar keluarga miskin memiliki daya tahan sosial dan ekonomi menghadapi potensi kenaikan inflasi.
- Disiplin mengelola defisit APBN 2023 dikisaran 2,61-2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menjaga tingkat utang pada tahun depan pada kisaran 40,58 persen PDB.
- Bauran kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter harus saling menopang dalam upaya pengendalian inflasi, dan nilai tukar, serta pengenaan berbagai macam insentif dan deinsentif pada sektor riil. Keseimbangan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter kolaboratif dalam merespon gejolak eksternal.
Adapun pada 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo atas nama pemerintah secara resmi menyampaikan NK APBN 2023. Pada bulan bulan sebelumnya, Banggar DPR bersama Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI telah melakukan serangkaian pembahasan terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Kesepakatan Banggar DPR dengan pemerintah tentang KEM PPKF Tahun 2023 yang diputuskan pada Juni 2022 telah menjadi dasar pemerintah menyusun NK RAPBN 2023. Keseluruhan landasan pikir, arah kebijakan, atribusi, dan distribusi anggaran yang dituangkan pemerintah sebagai cerminan dari kesepakatan KEM PPKF antara Banggar DPR dengan pemerintah.
“Banggar DPR memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah dalam melihat tantangan yang kemungkinan kita hadapi pada tahun depan,” kata Said.
Tantangan itu, lanjutnya, seperti inflasi tinggi di sejumlah kawasan, bahkan negara negara maju menahan tingkat konsumsi global. Kemudian, respons kebijakan sejumlah negara maju menahan laju inflasi dengan menaikkan suku bunga acuan secara serial membuat tekanan pada sektor moneter.
Tantangan berikutnya yakni situasi ekonomi dunia yang tidak menentu telah meningkatkan banyak negara terjerumus dalam utang tidak sehat, perang Ukraina dan Rusia tampaknya belum ada tanda tanda akan berakhir, dan pandemi covid-19 dan cacar monyet harus diwaspadai sebagai bahaya laten.
“Meskipun pandemi covid-19 di Indonesia masih terkendali, sejalan dengan meningkatnya penduduk tervaksin covid-19 pada dosis dua dan booster, namun tidak berarti kita bebas dari meningkatnya penduduk terinfeksi covid-19. Kewaspadaan dan disiplin prokes harus tetap kita biasakan disemua tempat,” pungkasnya.
(ABD)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.