Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Halida Rahardhini, secara daring dengan terdakwa yang berada di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Delapan terdakwa kasus kerangkeng manusia yang menjalani sidang tersebut yakni SP, TS, HS, IS, RG, DP, JS, dan HG.
Persidangan dibuka dengan mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh tiga JPU Kejari Langkat, Gery Anderson Gultom, Randy Tumpal Pardede, dan Juanda Fadli.
Terdakwa DP, yang merupakan anak kandung dari Bupati Langkat nonaktif, beserta HS didakwa oleh JPU telah menganiaya salah satu penghuni kerangkeng bernama Sarianto Ginting hingga tewas. Keduanya didakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sementara terdakwa SP, JS, RG, dan TS dipersangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 333 ayat (3) KUHPidana. Kemudian terdakwa HG dan IS dipersangkakan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.
Usai persidangan, kuasa hukum para terdakwa, Mangapul Silalahi, menyebut ada beberapa poin yang menyebabkan pihaknya tidak akan mengajukan eksepsi. Ia juga mengingatkan agar aparatur instansi negara tidak melakukan intervensi terhadap perkara ini.
“Kami meyakini sejak awal independensi dari tim Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan yang merekas susun. Jadi dari syarat-syarat formil, eksepsi kewenangan mengadili yang sudah kami baca dan pelajari, maka atas dasar itu kami tidak mengajukan eksepsi,” kata Mangapul di Langkat.
Sidang lanjutan kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif akan kembali digelar pada Rabu, 3 Agustus 2022 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban. (Narendra Wisnu Karisma)
(DEN)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.