redaksiharian.com, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Keuangan menetapkan bahwa Kuba tidak diperbolehkan menerima kiriman minyak mentah dari Rusia, meskipun negara tersebut tengah mengalami krisis energi yang serius.
Kebijakan ini tetap berlaku walaupun terdapat dua kapal tanker yang dilaporkan sedang membawa minyak dan gas asal Rusia menuju Kuba.
Melalui lisensi umum yang dirilis pada 19 Maret, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) memasukkan Kuba ke dalam daftar wilayah yang dilarang terlibat dalam aktivitas penjualan, pengiriman, maupun pembongkaran minyak mentah serta produk turunannya yang berasal dari Rusia.
Padahal sebelumnya, pemerintah AS sempat memberikan kelonggaran sementara terhadap pembelian minyak Rusia yang tertahan di laut, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan energi global di tengah konflik geopolitik yang sedang berlangsung.
Langkah pembatasan terbaru ini muncul setelah adanya laporan dari perusahaan intelijen maritim yang melacak pergerakan dua kapal tanker Rusia yang menuju Kuba.
Salah satu kapal yang teridentifikasi adalah tanker Sea Horse berbendera Hong Kong, yang diperkirakan mengangkut sekitar 190 ribu barel gasoil dari Rusia dan dijadwalkan segera melakukan pengiriman.
Perusahaan analisis tersebut juga menemukan indikasi praktik pelayaran mencurigakan, termasuk mematikan sistem pelacak lokasi saat proses transfer minyak berlangsung. Selain itu, kapal tersebut tidak memiliki perlindungan asuransi dari pihak Barat, yang dianggap sebagai potensi pelanggaran terhadap sanksi internasional.
Kapal lainnya adalah tanker berbendera Rusia bernama Anatoly Kolodkin yang telah masuk daftar sanksi. Berdasarkan data perusahaan analitik maritim, kapal tersebut diduga membawa sekitar 730 ribu barel minyak mentah dalam perjalanannya ke Kuba.
Pengiriman ini dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Washington, yang sebelumnya mengancam akan menjatuhkan tarif kepada negara mana pun yang memasok minyak ke Kuba.
Kuba sendiri selama ini sangat bergantung pada pasokan minyak dari Venezuela. Namun, jalur tersebut terputus sejak awal Januari setelah operasi militer yang dilakukan AS mengguncang pemerintahan Presiden Nicolás Maduro.
Akibat terbatasnya pasokan energi, Kuba mengalami krisis serius yang berdampak pada pemadaman listrik secara luas di berbagai wilayah. Kondisi ini bahkan terjadi berulang dalam waktu singkat dan memperburuk aktivitas masyarakat sehari-hari.
Perusahaan listrik nasional Kuba menyatakan bahwa proses pemulihan jaringan listrik masih berlangsung, sementara warga mengeluhkan seringnya pemadaman yang mengganggu kehidupan mereka.
Sebelumnya, gangguan listrik nasional juga pernah terjadi akibat terbatasnya pasokan bahan bakar yang dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan dari Amerika Serikat