“Kita harus cari terobosan di bidang pembiayaan, lebih spesifik lagi di dalam soal financing itu adalah mengenai risiko yang muncul dari pembiayaan infrastruktur yang harus kita buat dia menjadi lebih acceptable,” katanya, saat Task Force 8 Indonesia Infrastructure Roundtable Equitable Risk Allocation, dilansir dari Antara, Jumat, 8 Juli 2022.
Suahasil menjelaskan meskipun saat ini dunia sedang fokus menangani kebijakan jangka pendek akibat tensi geopolitik Rusia dan Ukraina, bukan berarti rencana jangka menengah dan panjang dikesampingkan. Para stakeholder terkait, menurutnya, harus menggali terobosan pembiayaan infrastruktur yang bisa diterima oleh perekonomian.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Indonesia telah memiliki berbagai macam skema pembiayaan. Pembangunan infrastruktur tidak lagi mengandalkan public money, bahkan bisa mengorkestrasi sehingga pembangunan infrastruktur bisa menggunakan private capital. Sehingga, harus dipastikan bahwa para investor nyaman dengan struktur dan risiko dari pembiayaan dan pembangunan infrastruktur.
“Kalau zaman dulu-dulu, kalau membangun infrastruktur ya pakai uang pemerintah karena infrastruktur itu adalah barang publik, kalau barang publik itu berarti dia dibangun dengan uang uang publik. Sekarang kita sudah jauh sekali dari situ, kita sekarang sudah bikin terobosan yang bermacam-macam,” tutur Wamenkeu Suahasil Nazara.
Lebih lanjut, ia meminta agar PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) terus memikirkan ide baru mengenai penjaminan serta membuat risikonya lebih bisa diterima dan equitable risk agar pembangunan infrastruktur bisa terus berjalan. “Harapan dari pemerintah ke PT PII itu luar biasa banyak dan inisiatif membuat jaringan universitas ini saya apresiasi,” tuturnya.
“Terus lakukan dan disampaikan supaya pengetahuan antara pengambilan kebijakan the real policy making process dengan teman-teman yang ada di universitas yang mengembangkan pengetahuan dan mendorong terus advancing dan knowledge on infrastructure juga risk financing jadi lebih dekat,” harapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, universitas dan think tanks bisa mengambil peran yang sangat besar. Jika pemerintah menyampaikan kebijakan yang telah diambil solid, para think tanks dan universitas harus mengawasi jalannya kebijakan tersebut.
(ABD)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.