“Saya melihatnya sebagai langkah yang pas yang dilakukan oleh Airlangga,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada wartawan di Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022.
Menurut Ujang, hal itu akan menguntungkan Airlangga baik sebagai Ketua Umum Partai Golkar maupun sebagai Menko Perekonomian. Dengan dua jabatan tersebut, di satu sisi Airlangga harus mengurus Golkar dan di sisi lain mengurus negara terkait isu kenaikan BBM.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Oleh karena itu media sosial menjadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus dimainkan secara baik para kader Golkar. Tujuannya, untuk menaikkan elektabilitas Pak Airlangga dan juga untuk menaikkan elektabilitas Golkar. Begitu juga untuk bisa saja meredam serangan-serangan dari lawan politik yang ingin nanti kritik terkait dengan kenaikan harga BBM,” tegas Ujang.
Meski demikian, Ujang memberi catatan terkait pemanfaatan media sosial. Menurut dia, keaktifan di media sosial akan membuahkan hasil ketika dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
“Artinya, kan penggunaan media sosial juga tidak sporadis. Jadi kan harus dilihat juga apa pesannya, siapa pengisi kontennya, lalu siapa saja segmentasinya. Walaupun masing-masing pribadi, tetapi kan isunya harus sama, tidak boleh beda. Oleh karena itu harus di-setting betul, didesain betul media sosial itu dengan cara-cara yang baik, dengan konten-konten yang positif,” ujarnya.
Ujang menilai saat ini media sosial tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, harus dimanfaatkan untuk berbagai hal positif.
“Jadi media sosial digunakan untuk hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Bukan untuk menebar hoaks, memecah belah masyarakat, tetapi untuk bersosialisasi, berkampanye,” tegas dia.
Paparkan kinerja
Sementara itu, pengamat media dosial dari Komunikonten Hariqo Satria menyatakan saluran media sosial harus digunakan para politikus untuk mengomunikasikan program mereka dan menepati janji kampanye. Konten yang dihasilkan tentunya harus informatif dan seturut selera penggunanya.
“Kaitan dengan pejabat publik lewat sosial media dia memberikan informasi dan menjawab semua janji-janji. Namun, yang itu agak kurang, ya keberanian dari pejabat menunjukan janji saya ini dan ini lho sudah dipenuhi. Dari situ bisa muncul keterbukaan, termasuk memberi informasi juga jika ada kendala-kendala,” kata Hariqo dihubungi terpisah.
Dia menekankan konten yang ditampilkan para elite politik harus informatif dan kekinian. “Dalam lima tahun terakhir, tren itu video. Belakangan masyarakat suka dengan konten yang mendalam, orang mencari podcast yang berkualitas,” kata Hariqo.
Konten video yang diminati juga, kata dia, satu video satu pesan dan dilengkapi tautan ke laporan kinerja maupun aktivitas politisi tersebut. Keberadaan sosial media harus menjadi jembatan bagi politikus dan konstituennya.
Bukan sekadar pamer citra diri untuk menggalang suara. Calon pemimpin dengan visi misi dengan kekurangan dan kelebihannya. Dia mengibaratkan film action di mana Superhero bisa kalah, namun akhirnya menang karena benar.
(JMS)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.