Di dalam pertemuan ini, Indonesia berhasil mengarusutamakan pembahasan isu program kapal selam bertenaga nuklir (nuclear naval propulsion/NNP).
“Maksud Indonesia untuk meningkatkan kesadaran (raising awareness) pada NPT telah tercapai. Banyak negara memberikan perhatian terhadap isu ini. Indonesia akan terus mengawal agar momentum pembahasan terus bergulir,” ucap Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat sebagai Ketua Delegasi RI pada pertemuan dimaksud di PBB, Sabtu, 27 Agustus 2022.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Capaian ini penting mengingat isu program NNP belum dibahas di forum internasional manapun. Padahal, program NNP miliki keterkaitan dengan isu nuklir dan berpotensi mengandung risiko besar bagi perdamaian dan keselamatan dunia,” sambungnya, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Minggu, 28 Agustus 2022.
Di antara risiko yang muncul adalah pengalihan teknologi tersebut menjadi senjata nuklir yang dapat mengancam rezim non-proliferasi dan keamanan global, serta dampak destruktif terhadap lingkungan jika terjadi kebocoran radiasi.
Sebelum pelaksanaan sidang, Indonesia mengeluarkan working paper yang disebut “Indonesian Paper.” Berkat peran utama Indonesia dan beberapa negara lain, isu ini mendapat perhatian serius.
Selama perundingan, isu NNP memicu pro dan kontra di antara negara-negara. Perbedaan pandangan antara negara yang mendukung dan yang menentang cukup tajam. Alhasil, negosiasi draf dokumen hasil pertemuan di paragraf yang membahas isu ini berlangsung alot.
Berbekal semangat menjembatani perbedaan (bridge builder), Indonesia memberikan usulan paragraf yang relatif dapat diterima semua pihak. Usulan Indonesia menjadi dasar negosiasi, dan setelah diberi masukan negara-negara, disepakati suatu paragraf tentang NNP pada draf dokumen hasil.
“Semua pihak sepakat bahwa program NNP menjadi perhatian bersama dan diperlukan dialog yang transparan dan terbuka mengenai isu ini. Semua juga sepakat bahwa pengambangan NNP harus berkoordinasi erat dengan IAEA secara terbuka dan transparan,” ujar Dirjen Tharyat.
Pertemuan NPT RevCon ke-10 sendiri pada akhirnya tidak mencapai konsensus atas dokumen hasil karena perbedaan pandangan tajam di antara negara-negara untuk berbagai isu lain, khususnya tentang pembangkit tenaga listrik di Zaporizhzhia, Ukraina. Namun, fakta bahwa negara-negara mencapai kesepakatan dalam pembahasan terkait program NNP merupakan capaian tersendiri bagi Indonesia yang patut diacungi jempol.
Baca: Indonesia Usulkan Pengaturan Program Kapal Selam Nuklir di PBB
(WIL)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.