Subardi mengatakan usaha mikro kecil dan menengah di Yogyakarta belum semuanya memiliki izin. Aspek legalitas yang belum terpenuhi, akan menghambat kemajuan sektor bisnis UMKM. Pihaknya kemudian mengajak pelaku UMKM agar mengurus segala perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Mumpung ada dinas koperasi dan UKM, silakan pelaku UMKM konsultasi terkait perizinan. Saya tahu banyak yang belum punya izin. Legalitas itu penting untuk memajukan usaha. Misal butuh tambahan modal, mau memperluas pemasaran ke ekspor, atau kerja sama dengan instansi pemerintahan. Itu semua butuh izin,” kata Subardi dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Agustus 2022.
Selain aspek perizinan, UMKM juga dituntut cakap digital. Dari pelatihan ini para pelaku UMKM juga dilatih memahami teknik pemasaran digital. Sejumlah praktisi digital marketing hadir sebagai narasumber. Mereka menjelaskan tentang dunia pemasaran digital beserta strateginya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sejumlah narasumber yang hadir mulai dari Kementerian Koperasi, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman, hingga perwakilan perbankan di Yogyakarta untuk sosialisasi kredit guna mengambangkan usaha.
“Jadi tidak hanya dibantu perizinan, peserta juga dilatih bagaimana marketing digital. Harapan saya, UMKM semakin cakap administrasi dan cakap digital,” jelas wakil rakyat dari Dapil Yogyakarta itu.
Subardi menyadari memajukan UMKM perlu proses. Ia mengibaratkan seperti anak didik yang harus melalui tiap jenjang untuk bisa naik kelas. Meski demikian, Subardi optimis pelaku UMKM akan mampu meningkatkan soft skill-nya seiring berkembangnya pasar online.
“UMKM harus naik kelas. Harus mampu upgrade levelnya. Ibarat orang sekolah, tidak hanya di tingkatan SD saja tetapi sampai SMA bahkan hingga perguruan tinggi. Tujuannya agar produk UMKM berdaya saing, lebih berkualitas, penjualannya semakin meningkat,” ujar Ketua DPW NasDem DIY itu.
(DEN)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.