“Program penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) melalui program BSPS ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jika rumah masyarakat sudah layak huni maka mereka bisa tinggal dengan aman, nyaman dan sehat,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Agustus 2022.
Pemerintah terus mendorong percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan menjadi 0 persen pada 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia saat ini mencapai 4 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau 10,86 juta jiwa.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Program BSPS ini merupakan program bantuan untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya,” jelasnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Faisal Soedarno mengatakan pihaknya melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua telah mengalokasikan anggaran senilai Rp2,4 miliar untuk 60 rumah masyarakat di Kabupaten Deiyai.
Bantuan ini sangat membantu bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni dan juga mendorong program padat karya tunai sehingga mampu memberikan penghasilan juga bagi para pekerja yang mengerjakan rumah-rumah tersebut.
“Dalam penyaluran Program BSPS ini setiap unit rumah mendapatkan bantuan senilai Rp40 juta. Rinciannya adalah Rp35 juta untuk pembelian material bahan bangunan dan biaya upah tukang senilai Rp5 juta,” jelasnya.
Salah penerima bantuan program BSPS untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Deiyai adalah keluarga Yoel Doo yang tinggal di Kampung Amago, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai.
“Program BSPS ini sangat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat menumbuhkan lagi semangat gotong royong, dan saling membantu agar sama-sama menikmati bantuan yang telah diberikan oleh Kementerian PUPR,” katanya.
(KIE)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.