redaksiharian.com – Pemerintah menyebutkan jika event balap World Superbike ( WSBK ) di Sirkuit Mandalika akan segera dihapus. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan balapan tersebut pada pemerintah.
WSBK Sirkuit Mandalika dianggap tidak menguntungkan bagi pemerintah. Malah pada faktanya, balap yang diikuti pembalap seperti Toprak Razgatlioglu dan Alvaro Bautista Mandalika membuat pemerintah rugi dengan nilai cukup banyak.
Balapan ini menyebabkan negara rugi hingga Rp100 miliar. Jika dibandingkan dengan ajang balap MotoGP , maka WSBK lebih menyebabkan kerugian.
Bahkan dalam keterangannya, Direktur Utama (Dirut) InJourney, Dony Oskaria menganggap jika balapan World Superbike itu tidak menarik penonton.
“Kerugian terbesar di Mandalika ( Sirkuit Mandalika ) itu di WSBK . Kami akan negosiasi ulang. Ini dilakukan untuk menghilangkan event WSBK . Jadi nanti cost kita akan turun, karena eventnya itu tidak menarik. Tidak mendatangkan penonton, ataupun sponsorship,” ujar Dony Oskaria dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI pada Rabu, 14 Juni 2023.
Dony Menjelaskan jika sebenarnya balap MotoGP juga merugi saat diselenggarakan di Sirkuit Mandalika . Tapi ruginya tak lebih banyak dibandingkan World Superbike.
Jika MotoGP itu ruginya mencapai Rp50 miliar, maka kerugian yang disebabkan oleh World Superbike mencapai 2 kali lipatnya, yakni Rp100 miliar.
Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyatakan jika pembangunan sirkuit Mandalika memang menimbulkan utang baru. Pasalnya, anggaran penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan sangat jauh dari angka asli untuk membangun dan mengembangkan sirkuit tersebut.
“Dari total kebutuhan investasi untuk kawasan Sirkuit Mandalika yang pernah diajukan sebesar Rp9,2 triliun, ITDC (PT Pengembangan Pariwisata Indonesia) pernah dua kali mendapatkan PMN (penyertaan modal negara) yang pertama tahun 2015 sejumlah Rp250 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp500 miliar. Sehingga memang gapnya sangat jauh,” ucap dia seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya.
Karena itu, pemerintah terpaksa dua kali mengajukan utang likuiditas (perbankan) untuk mengurangi biaya pembangunan tersebut. Pada tahun 2015, pemerintah mengajukan utang sebesar Rp2,1 triliun. Kemudian, di tahun 2020 lagi-lagi diajukan utang sebesar Rp3,4 triliun.
Inilah yang menyebabkan pemerintah akan menghentikan balapan WSBK di Sirkuit Mandalika . Apalagi mengingat balapan tersebut malah menyebabkan kerugian.
“Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban short term ini. Di antaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Village, dan kebutuhan modal kerja untuk penyelenggaraan event,” ujar Doni.***