redaksiharian.com, Jakarta – Vietnam memutuskan untuk memperpanjang kebijakan penghapusan pajak bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir Juni 2026. Sebelumnya, kebijakan tersebut dijadwalkan hanya berlaku sampai pertengahan April setelah dimulai pada akhir Maret.
Menurut laporan Reuters, keputusan ini diambil oleh parlemen Vietnam guna menjaga stabilitas pasar dalam negeri, terutama di tengah gangguan pasokan energi global akibat konflik yang melibatkan Iran.
Dalam keterangan resminya, Majelis Nasional Vietnam menyatakan telah menyetujui kebijakan yang mencakup penghentian sementara pajak perlindungan lingkungan serta pajak konsumsi khusus untuk BBM. Selain itu, tarif pajak tersebut diturunkan menjadi nol persen, termasuk penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sejumlah jenis bahan bakar utama.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan 482 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Pham Minh Chinh pada akhir Maret lalu.
Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan bahwa kebijakan ini akan berdampak pada penurunan pendapatan negara sekitar 7,2 triliun dong atau setara dengan Rp4,6 triliun. Meski demikian, langkah tersebut dinilai penting untuk membantu meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha di tengah meningkatnya biaya energi.
Ekonom senior ASEAN dari OCBC, Lavanya Venkateswaran, menilai bahwa pemerintah Vietnam termasuk yang cepat merespons situasi ini di kawasan. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang fleksibel memungkinkan penyesuaian dilakukan tepat waktu sesuai perkembangan kondisi global.
Di sisi lain, Vietnam juga aktif melakukan langkah diplomatik guna mengamankan pasokan energi tambahan. Perdana Menteri Pham Minh Chinh diketahui menjalin komunikasi dengan berbagai mitra internasional serta berkoordinasi dengan para duta besar di Hanoi.
Selain itu, Vietnam telah memperoleh sekitar empat juta barel minyak mentah dari sejumlah mitra dan tengah mempertimbangkan akses ke cadangan strategis energi, termasuk dari Jepang.