redaksiharian.com, Jakarta – Pengamat kebijakan luar negeri Amerika Serikat, Barbara Slavin, menanggapi pernyataan Presiden Donald Trump mengenai keputusan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran.
Menurut Slavin, langkah Trump mengumumkan perpanjangan gencatan secara tiba-tiba diduga bertujuan menutupi kegagalan Amerika Serikat dalam memastikan kehadiran Iran pada perundingan lanjutan yang rencananya digelar di Pakistan. Pertemuan tersebut sebelumnya dijadwalkan berlangsung sebelum masa gencatan dua minggu berakhir pada Rabu (22/4).
Ia menyebut pernyataan itu sebagai upaya meredam rasa malu, mengingat AS telah bersiap mengirim wakil presidennya ke Pakistan, sementara Iran tidak menunjukkan kesiapan yang sama. Pernyataan Slavin tersebut dikutip dari Al Jazeera.
Sebelumnya, kedua negara dijadwalkan menggelar putaran kedua perundingan di awal pekan ini setelah gencatan yang dimulai pada 8 April berakhir. Namun, Iran secara tegas menolak ikut serta, dengan alasan adanya ancaman dari Trump.
Di sisi lain, AS dilaporkan telah bersiap melakukan perjalanan ke Islamabad, meski akhirnya rencana tersebut dibatalkan.
Slavin juga menilai Trump kini berada dalam posisi sulit. Ia menyoroti bahwa konflik yang terjadi tidak berjalan sesuai rencana awal, sementara Iran justru memperoleh pengaruh baru, khususnya terkait kendalinya atas Selat Hormuz.
Menurutnya, AS seharusnya mulai melonggarkan tuntutan dan menunjukkan keseriusan dalam mencari solusi diplomatik.
Trump sendiri mengumumkan perpanjangan gencatan melalui platform media sosial miliknya. Ia menyatakan bahwa pihaknya diminta menunda serangan terhadap Iran guna memberi waktu bagi pemimpin Iran menyusun proposal yang lebih terpadu. Meski demikian, Trump menegaskan bahwa militer AS tetap melanjutkan blokade dan berada dalam kondisi siap siaga.
Menanggapi hal tersebut, Iran menilai perpanjangan gencatan tidak memiliki arti selama kehadiran militer AS masih berlangsung di kawasan Timur Tengah dan blokade terhadap kapal berbendera Iran tetap berjalan.
Sementara itu, penasihat senior ketua parlemen Iran, Mahdi Mohammadi, menegaskan bahwa pihak yang kalah tidak berhak menentukan syarat dalam gencatan senjata. Ia juga menuduh langkah Trump sebagai strategi untuk menunda waktu sebelum melancarkan serangan mendadak.
Lebih jauh, Mohammadi menganggap tindakan blokade terhadap kapal Iran, baik yang menuju maupun keluar dari pelabuhan negara tersebut, setara dengan tindakan agresi militer.