Para pengacara mantan Presiden AS Donald Trump telah meminta pengadilan federal untuk sementara waktu memblokir FBI melakukan tinjauan terhadap dokumen-dokumen yang diambil dari kediaman Trump di Florida sampai seorang petugas pengadilan khusus ditunjuk untuk memisahkan materi mana saja yang dilindungi oleh hak istimewa eksekutifnya dan dikembalikan kepadanya.

Para penyelidik federal sedang menyelidiki apakah Trump menyimpan dokumen-dokumen negara secara ilegal, termasuk banyak di antaranya dokumen keamanan nasional yang bersifat sangat rahasia, ketika ia meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021, alih-alih menyerahkannya ke Arsip Nasional seperti yang seharusnya ia lakukan berdasarkan undang-undang AS.

FBI menyita 11 set dokumen rahasia negara dari kediaman Trump di Mar-a-lago awal bulan ini, termasuk beberapa yang diberi label kerahasiaan tertinggi, yang seharusnya hanya dapat ditinjau di fasilitas pemerintah yang aman. Para pejabat Arsip Nasional dan Departemen Kehakiman AS juga sebelumnya telah menyita beberapa kardus dari tempat itu pada Januari dan Juni lalu, ketika seharusnya sudah diserahkan kembali kepada lembaga itu saat ia melepas jabatannya sebagai presiden.

Harian New York Times melaporkan pada hari Senin (22/8) bahwa pemerintah AS telah mengambil lebih dari 300 dokumen rahasia dari kediaman Trump, termasuk dokumen-dokumen terkait CIA, Badan Keamanan Nasional dan FBI, meskipun isi dokumen itu tidak diungkap.

Trump mengkritik tindakan tersebut, Dalam gugatan hukumnya, ia menyebut penggeledahan FBI pada 8 Agustus lalu sebagai “langkah agresif yang mengejutkan.”

Jaksa Agung AS Merrick Garland mengaku ia sendiri yang mengizinkan penggeledahan tersebut, sedangkan seorang hakim federal menyetujuinya setelah FBI, melalui surat sumpah, meyakini adanya tindak kejahatan.

Sekutu-sekutu Trump menegaskan bahwa mantan presiden memiliki kewenangan untuk mendeklasifikasi dokumen yang diambil dari Gedung Putih, namun tidak ada catatan tertulis yang menunjukkan bahwa ia telah melakukannya.

Menyusul penggeledahan 8 Agustus itu, beberapa media massa terbesar AS telah meminta hakim federal Bruce Reinhart di Florida untuk mempublikasikan surat sumpah FBI yang merinci kemungkinan penyebab dilakukannya penggeledahan. Akan tetapi, Departemen Kehakiman menentang permintaan tersebut karena khawatir akan membahayakan penyelidikan mereka serta membocorkan nama-nama saksi yang bekerja sama.

Hakim Reinhart mengaku tengah mempertimbangkan untuk mempublikasikan surat sumpah yang telah disunting, tetapi pada hari Senin (22/8) ia menyatakan bahwa apabila bagian-bagian penting dari surat itu disamarkan, seperti diminta oleh para jaksa pemerintah, maka publikasi surat sumpah itu hampir tidak ada artinya. Hakim itu telah memerintahkan para jaksa untuk menyerahkan hasil suntingan mereka paling lambat Kamis mendatang. [rd/ka]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.