redaksiharian.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak ingin berkomentar terkait kritik yang dilayangkan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais.

Amien Rais sebelumnya mengkritik tentang pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum .

“Enggak perlu dikomentari kalau Pak Amien Rais,” kata Mahfud saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Dalam sesi tanya jawab dengan awak media itu, Mahfud kemudian berbicara mengenai alasan Tim Percepatan Reformasi Hukum dibentuk.

Dalam kesempatan yang sama, anggota kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi Tim Percepatan Reformasi Hukum, Najwa Shihab, mengatakan bahwa Amien Rais harusnya melihat daftar susunan tim sebelum melayangkan kritik.

Najwa Shihab, yang juga jurnalis senior, mengatakan bahwa Tim Percepatan Reformasi Hukum diisi oleh orang-orang yang kritis kepada pemerintah.

“Kita tahu dia orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara, jadi rasanya Pak Amien mungkin perlu dikirimkan nama-namanya, supaya bisa melihat lebih jelas orang-orang yang tergabung,” kata Najwa Shihab.

Sebelumnya, Amien Rais lewat akun Youtube-nya mengatakan, hasil kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum akan diperuntukkan pemerintah yang akan datang.

“Jadi Tim Percepatan Reformasi Hukum ini sesungguhnya, menurut saya, menghina presiden terpilih nanti karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-nginjak dan mengacak-acak dunia hukum,” kata Amien.

“Jadi dengan kata lain, supaya lawless Indonesia, Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi, terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti,” ujar Amien lagi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tabun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum.

Berdasarkan SK tersebut, susunan keanggotaan Tim Percepatan Reformasi Hukum terdiri atas pengarah; ketua, wakil ketua, dan sekretaris; serta kelompok kerja.

SK ini mengatur bahwa posisi pengarah diisi secara ex officio oleh Menko Polhukam, sedangkan ketuanya adalah Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenko Polhukam secara ex officio.