RedaksiHarian – Indonesia menjadi negara maju ditargetkan berlangsung pada momen hari jadi ke-100 tahun pada 2045, menghadapi kekuatan ekonomi dunia yang tangguh.

Teten mengatakan Indonesia sudah banyak diprediksikan oleh lembaga-lembaga internasional salah satunya IMF, yang memproyeksikan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat setelah AS, China, dan India.

Baca Juga: 10.000 Orang Layangkan Ancaman ke Persib, Viking: Satu Kata, Lawan!

ADVERTISEMENT

“Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus melakukan modernisasi Indonesia untuk 2045,” ujar MenKopUKM menanggapi yang sudah ia sampaikan.

Teten menjelaskan ada empat syarat yang harus dipenuhi menuju Indonesia 100 tahun pada 2045 diantaranya sebagai berikut.

“Di dalamnya mencakup mengembangkan produk substitusi impor dan berorientasi ekspor. Nantinya, industrialisasi kita lebih mengarah ke pengolahan hasil tambang, termasuk sawit. Harus juga ada peningkatan produktivitas,” ujar MenKopUKM.

Baca Juga: Tulang Belulang Berserakan, Taliban Temukan Kuburan Massal 12 Jenazah di Afghanistan

Teten mengatakan, selain meningkatkan kualitas jaminan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu PraKerja, Kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya, pendidikan vokasi harus juga meningkat agar bisa masuk ke dunia kerja.

Teten mengatakan bahwa kemudahan dalam berusaha ini sudah ada dalam UU Cipta Kerja.

Menurut MenKopUKM, rasio kewirausahaan Indonesia masih 3,18 persen, ketersediaan lapangan kerja 97 persen yang masih didominasi oleh pelaku UMKM (98 persen diantaranya pelaku usaha mikro), ekspor UMKM masih rendah, hingga biaya logistik yang masih terbilang mahal.

Menteri Teten menambahkan, pemerintah juga serius dalam pengembangan kewirausahaan nasional, dengan menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan dengan target meningkatkan rasio kewirausahaan 3,95 persen di 2024.

Pemerintah berkomitmen untuk menaikkan kelas UMKM dan memodernisasi koperasi dengan melakukan tranformasi usaha dari sektor informal ke formal. Kemudian, tranformasi ke digital, penggunaan inovasi dan teknologi, serta tranformasi ke rantai nilai global.

“Kami terus berupaya menghadirkan ekosistem usaha yang sehat, mudah, dan kuat,” ujar MenKopUKM.

Untuk memperkuat kewirausahaan nasional, Pemerintah Jokowi juga sudah membuka akses lahan untuk rakyat lewat program Perhutanan Nasional. Ada sekitar 12,7 juta hektar lahan di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan rakyat.

Baca Juga: Film Avatar Masih Banyak Digemari, Pemutaran Ulang Hasilkan Ratusan Miliar Rupiah

Selain lahan, akses ke pembiayaan bagi pelaku UMKM juga akan diperbesar. Saat ini, kredit perbankan untuk UMKM hanya 20 persen, dan akan menjadi 30 persen pada 2024 mendatang.

“Presiden Jokowi ingin 50 persen lebih seperti di Korsel yang 81 persen. Kita akan ke arah sana,” ujar Teten.

Di samping mempercepat program formalisasi usaha dari informal ke formal melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pemerintah terus mendorong UMKM go digital.

“Pada akhir 2024 akan ada 30 juta UMKM yang masuk ekosistem digital. Bahkan, sudah bisa berjualan melalui media sosial,” ujar Teten.

Tak hanya itu, usaha besar juga akan didorong untuk bermitra dengan UMKM. Contoh di Jepang dan Korsel, yang mana industri otomotif dan elektroniknya, suku cadangnya dipasok UMKM.

Ia mengatakan bahwa kita harus bangga dengan produk buatan sendiri untuk pemasaran produk UMKM dalam meraih target 40 persen belanja APBN dan APBD yang harus membeli produk dalam negeri (UMKM). (Ade Wina Utari Suherman)***