RedaksiHarianPIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy mengungkap kementeriannya tidak akan memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home ( WFH ). Muhadjir punya alasan di balik keputusan itu.

“Kalau kerja dari rumah bagus juga, tetapi untuk Kemenko PMK kemungkinan saya tidak akan berlakukan,” kata Muhadjir di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan pada Senin, 21 Agustus 2023.

Ia menjelaskan pegawai di Kemenko PMK jumlahnya tidak banyak. Padahal, pihaknya sedang berupaya mengejar berbagai target terkait pembangunan manusia yang sebelumnya diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT

Di antaranya target stunting 14 persen, kemiskinan ekstrem nol persen kemudian kemiskinan harus di bawah 9 persen. “Jadi masih banyak yang harus kita kerjakan secara Spartan,” kata Muhadjir.

Persoalan polusi udara, Muhadjir mengingatkan masyarakat agar selalu menggunakan masker ketika di luar ruangan.

Kendati demikian, ketika di dalam ruangan juga harus disiapkan alat yang dapat membersihkan berbagai macam partikel berbahaya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menginstruksikan seluruh kementerian menerapkan sistem WFH sebagai upaya mengurangi polusi udara di wilayah Jakarta yang dalam beberapa hari terakhir memburuk. Juga sebagai upaya mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Hal tersebut diungkap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai mengikut rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Jumat, 18 Agustus 2023.

“Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk Work From Home. Nanti semua kementerian WFH ,” kata Heru dikutip dari Antara.

Selain itu, kata Heru, Luhut juga meminta pengetatan kendaraan berdasarkan nomor ganjil-genap dan kenaikan tarif parkir.

“Pak Menteri kan menyarankan WFH , terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain,” ujarnya.***