redaksiharian.com – Komisi V DPR RI menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 untuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Termasuk anggaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Semua pihak dari unsur parlemen, hingga pemerintah menyetujui RAPBN 2023, yang nantinya akan kembali dirapatkan pada sidang Paripurna menjadi undang-undang APBN 2023.
“Demikian, angka yang sudah saya sampaikan sampai dengan pembahasan terakhir di komisi V bersama mitra kerja. Kalau nggak ada tambahan di badan anggaran ini angka terakhir untuk APBN,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat rapat kerja, Kamis (8/9/2022).
Seluruh anggota Fraksi dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP menyetujui seluruh Anggaran sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN. Termasuk dari unsur pemerintah.
“Pemerintah setuju. Selesai rapat kita dalam rangka menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara,” kata Lasarus sambil mengetuk palu.
Berikut rincian alokasi anggaran Kementerian PUPR Rp 125.2 triliun:
Sekretariat Jenderal Rp 586 miliarInspektorat Jenderal Rp 90,2 miliarDirektorat Jenderal Bina Marga Rp 49,3 triliunDirektorat Jenderal Cipta Karya Rp 25 triliunDirektorat Jenderal Sumber Daya Air Rp 41,9 triliunDirektorat Jenderal Perumahan Rp 6,9 triliunDirektorat Jenderal Bina Konstruksi Rp 567 miliarBadan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp 140 miliarBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 399 miliarDirektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp 165 miliar.
Rincian alokasi anggaran Kementerian Perhubungan Rp 33,4 triliun:
Sekretariat Jenderal Rp 541 miliarInspektorat Jenderal Rp 96,6 miliarDirektorat Jenderal Perhubungan Darat Rp 5,4 triliunDirektorat Jenderal Perhubungan laut Rp 8,7 triliunDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Rp 7,1 triliunDirektorat Jenderal Perkeretaapian Rp 7,2 triliunBPSDM RP 3,6 triliunBadan Kebijakan Transportasi Rp 164 miliarBadan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 259 miliar
Rincian alokasi anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 2,9 triliun:
Sekretariat Jenderal Rp 221,1 miliarInspektorat Jenderal Rp 49 miliarBadan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 131 miliarDitjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Rp 234 miliarDitjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 230 miliarDitjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 90 miliarDitjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp 259 miliarBPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 1,7 triliun.
Rincian alokasi anggaran BMKG Rp 3,01 triliun:
Program Dukungan Manajemen Rp 1,3 triliunProgram MKG Rp 1,6 triliun
Rincian alokasi anggaran Basarnas Rp 1,8 triliun:
Program Dukungan Manajemen Rp 860 miliarProgram Pencarian Pertolongan dan Pencarian Bencana Rp 1 triliun