Keputusan pemerintah menyuntik dana APBN pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dinilai ‘blunder’ karena melanggar janji Jokowi. Terkait hal ini, Erick Thohir memberikan tanggapan kenapa pemerintah akhirnya ngotot pakai dana APBN!
Polemik seputar kereta cepat seperti tak ada habisnya, satu demi satu bermunculan mulai dari penggunaan dana APBN hingga pembengkakan biaya.
Proyek KCJB dihujani kritik setelah pemerintah dan DPR RI memilih untuk mengucurkan dana APBN. Padahal, hal tersebut melanggar janji Jokowi saat memilih China.
Dalam pengerjaannya, proyek kereta peluru yang menghubungkan Padalarang dan Halin ini digarap oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan plat merah dan perusahaan dari China.
Pihak-pihak yang terlibat kemudian membangun perusahaan patungan dengan nama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Baik pemerintah maupun PT KCIC, keduanya tetap bersikukuh menganggap proyek masih berbasis business to business (B to B).
Kendati demikian, pemerintah pun akhirnya memilih menyuntikkan dana APBN yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran kewajiban modal dasar dari konsorsium.
Dilansir dari detik.com, berikut ini tanggapan Erick Thohir terkait suntikan APBN dalam kelangsungan proyek KCJB!
Tanggapan Erick Thohir Terkait Suntikan APBN dalam KCJB
sumber: tribunnews.com
Menurutnya, suntikan APBN sangat diperlukan dalam proyek ini karena keuangan BUMN yang tergabung dalam konsorsium KCIC tak cukup untuk menyetor modal.
“Jika dilihat dari strukturnya, 75 persen dari kereta cepat itu pinjaman Bank China, 25 persen equity, di mana Indonesia 55 persen, dan China 45 persen,” tutur Erick Thohir dalam keterangannya, Minggu (7/8/2022).
“Artinya Penyertaan Modal Negara/PMN yang mau diberikan itu bagian dari equity (penyertaan modal), karena kan pinjamannya ditambah,” tambahnya.
Erick mengatakan bahwa PMN dari APBN menjadi satu-satunya jalan paling realistis saat ini.
Pasalnya, mengharapkan ada investor masuk untuk mendanai proyek tersebut juga tidak memungkinkan.
“Jadi kalau ditanya apakah kereta cepat ada investor? Ya belum, Garuda saja belum,” tutur Erick.
Janji Tanpa APBN
Saat memilih bekerja sama dengan China untuk menggarap proyek ini, Jokowi berulang kali menegaskan bahwa proyek ini murni dilakukan BUMN.
“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Jokowi, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.
Jokowi menekankan untuk tidak menggunakan uang rakyat dan pemerintah bahkan sama sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut jika di kemudian hari bermasalah.
***
Semoga bermanfaat, Property People.
Simak informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Kunjungi www.99.co/id dan rumah123.com untuk menemukan hunian impianmu dari sekarang.
Dapatkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan properti, karena kami selalu #AdaBuatKamu.
Kunjungi dari sekarang dan temukan hunian favoritmu, salah satunya GreenView Srigunting Residence!
Artikel ini bersumber dari www.99.co.