RI Mau Tambah Kepemilikan Saham Freeport 10%, Berapa ‘Ongkosnya’?

redaksiharian.com – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kembali buka suara soal rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI). Syaratnya Freeport harus memberikan 10% sahamnya ke Indonesia.

Saat ini kepemilikan saham pemerintah di Freeport mencapai 51%. Kontrak Freeport di Indonesia berakhir pada 2041. Berapa biaya yang dikeluarkan Indonesia untuk mendapatkan 10% saham Freeport?

“Semurah mungkin, nanti kita lihat kalau sudah saatnya kami akan umumkan. Kalau sudah saatnya kami umumkan, tapi insyaallah pasti,” katanya di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Ia menyebut sudah bertemu dengan pihak Freeport dua bulan lalu. Pemerintah juga masih membahas terkait ini.

Sebelumnya, pemerintah akan menambah kepemilikan saham 10% pada PT Freeport Indonesia (PTFI). Namun, penambahan saham ini baru bisa dilakukan usai 2041 atau setelah izin operasi diperpanjang.

“Ya nanti sesudah 2041, kan yang ini sudah dalam perjanjian,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).

Freeport telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan perpanjangan masa operasi 2×10 tahun hingga 2041. Di dalam aturannya, terang Arifin, izin tambang terintegrasi bisa diperpanjang sepanjang memiliki cadangan.

“Izin yang ada sekarang kan sampai 2041. Dalam aturannya, kalau tambang terintegrasi sepanjang dia memiliki cadangan yang memadai dia bisa terus minta diperpanjang,” katanya.