redaksiharian.com – Bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyebutkan, pembangunan jalan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih panjang dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Hedy Rahadian mengatakan, ada kesalahan dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi data BPS,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Dia menjelaskan, data BPS yang menjadi acuan pernyataan Anies tersebut menampilkan data berdasarkan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan data pembangunan jalan baru.

Misalnya sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY, namun pada era SBY jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru.

“Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru,” jelasnya.

Sebagai informasi, Anies menyebut pembangunan jalan nasional selama era Jokowi hanya sekitar 500 kilometer (Km), sedangkan era SBY mampu membangun jalan nasional 20 kali lipat dari itu yakni sekitar 11.800 Km.

Dengan demikian, sebanyak 11.800 Km jalan nasional tersebut belum tentu berasal dari pembangunan jalan baru.

“Jadi ini waktu jaman SBY kan nambah jalan nasional, itu bukan hasil pembangunan kebanyakan, ada sih pembangunannya tapi sedikit. Jaman Jokowi juga sama, ada perubahan walau sedikit,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Komisi V DPR RI Lasarus tidak ingin menanggapi persoalan ini dari sisi politik. Yang jelas, kata dia, era kepemimpinan Jokowi maupun SBY sama-sama memiliki sisi positif dan negatif.

“5 tahun masa pemerintahan SBY saya sudah pimpinan Komisi V, 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi saya pimpinan Komisi V. Jadi saya tahu di dua masa pemerintahan ini semua ada plus minusnya,” ucap Lasarus di tempat yang sama.

Dia menyebutkan, pembangunan jalan baik tol maupun non-tol pasti bermanfaat untuk masyarakat. Namun memang akhir-akhir ini pemerintah lebih giat membangun jalan tol ketimbang jalan non-tol.

Sebab, dia bilang, jalan tol terbukti dapat membantu mengurai kemacetan dan menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Selain itu, jalan tol juga digemari oleh masyarakat terutama untuk mudik lebaran karena dinilai lebih cepat dan aman.

“Jalan yang berbayar kenapa kita bangun lebih banyak? Karena memang untuk tol ini perlu investasi besar, kalau kita hanya mengandalkan APBN kuat nggak? Kan itu masalah. Nah ada yang mau investasi kita kasih ruang dan jalannya ada, dimanfaatkan,” kata dia.

Sebelumnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

“Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar,” ucap Anies.

Namun, kata Anies, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya.

Era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 kilometer.

“Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat,” sebutnya.

Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional.

Selama Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

“Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat,” ucap Anies.

“Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain, kita bicara panjang,” sambung dia

Anies mengatakan, kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan.