RedaksiHarian – Rakor tersebut digelar PP Pordasi di Hotel Aston Kartika, Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (27/1/2024).
PP Pordasi melakukan Rakor dengan tema ‘Menyongsong Masa Depan Pordasi yang Lebih Berprestasi’.
Beragam keputusan strategis telah disetujui bersama dalam perjumpaan yang diikuti belasan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Pordasi dari total 24 undangan.
Pertama, keputusan yang disepakati yakni perpanjangan masa jabatan kepengurusan PP Pordasi periode 2020-2024.
Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 195 Tahun 2023.
Dimana KONI Pusat membuat kebijakan untuk para anggota yakni baik itu induk cabang olahraga maupun KONI Provinsi yang Munas (Musyawarah Nasional) atau Musorprov (Musyawarah Olahraga Provinsi) ditangguhkan hingga September 2024 setelah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21 Aceh-Sumatera Utara 2024.
Semula kepengurusan PP Pordasi 2020-2024 masa baktinya akan berakhir Januari 2024.
Namun merujuk pada Surat Keputusan KONI Pusat Nomor 195 Tahun 2023, para peserta Rakor Pordasi sepakat untuk untuk memperpanjang masa jabatan PP Pordasi yang dipimpin Triwatty Marciano hingga November 2024.
Kepala Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI Purn Eko Budi Soepriyanto, menjelaskan alasan terkait perpanjangan masa jabatan bagi induk cabang olahraga ataupun KONI Provinsi.
Langkah tersebut dilakukan agar elemen organisasi olahraga di Indonesia dapat fokus untuk dalam persiapan PON ke-21 Aceh-Sumatera Utara 2024.
“PON merupakan ajang olahraga terbesar di Indonesia, oleh karenanya memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang,” kata Eko Budi Soepriyanto kepada awak media, 27 Januari 2024.
“Di dalam organisasi pasti ada kalanya musyawarah. Namun dalam hal ini KONI Pusat mengeluarkan satu surat kebijakan untuk para anggotanya bahwa dalam rangka PON ada kebijakan baik cabang olahraga maupun KONI Provinsi yang akan bertanding (di PON ke-21 Aceh-Sumatera Utara 2024) bagi yang memiliki agenda Munas dan Musorprov pada tahun 2024, untuk menangguhkan agenda setelah kegiatan PON dilaksanakan,” sambung Eko.
Lebih lanjut, keputusan kedua juga disepakati dalam Rakor PP Pordasi yakni rencana transformasi organisasi.
PP Pordasi yang saat ini bersifat federasi tunggal nantinya akan ditingkatkan menjadi konfederasi nasional dan menaungi Pordasi Pacu, Pordasi Equestrian, Pordasi Polo dan Pordasi Berkuda Memanah.
Manfaatnya yang bakal dirasakan yakni masing-masing federasi tersebut dapat langsung berinteraksi dengan federasi internasional terkait dan memberikan hak otonomi kepada mereka dalam melakukan pembinaan.
“Semua komisi yang ada di Pordasi, masing-masing akan didorong untuk lebih fokus sehingga mereka bisa melakukan pembinaan prestasi dalam bentuk organisasi yang sudah mandiri, otonom dengan mereka bisa mengakses federasi internasional secara langsung dan nantinya bisa berhubungan dengan organisasi keolahragaan yang ada di Indonesia,” ujar Widodo Edi Sektianto selaku Wakil Ketua Umum II PP Pordasi.
“Jadi, mereka didorong mandiri untuk lebih bisa berprestasi dan bisa fokus dalam melakukan pembinaan olahraga prestasi. Itu intinya transformasi,” tambah Widodo.
Rencana keputusan transformasi organisasi PP Pordasi menjadi konfederasi nasional akan dilakukan pembahasan lanjutan ke dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pordasi 2024 di Yogyakarta dan hasilnya juga akan ditinjau pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024.