RedaksiHarian – Polusi udara menjadi salah satu masalah besar yang mesti dihadapi warga di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya Jakarta . Pada Senin, 28 Agustus 2023 pukul 9.40 WIB indeks kualitas udara (AQI) di wilayah tersebut bahkan menyentuh angka 163, atau dengan status kualitas udara tidak sehat.

Berdasarkan data IQAir, polutan PM2.5 atau partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5 mikrometer di Jakarta mencapai 73,8 mikrometer per meter kubik. Konsentrasi PM2.5 bahkan dilaporkan 14,8 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ada berbagai dampak dari polusi udara yang melanda beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini. Pasalnya, masalah tersebut menjadi penyebab kematian tertinggi kelima di Indonesia setelah tekanan darah tinggi, diabetes, merokok, dan obesitas.

ADVERTISEMENT

Saban tahun, lebih dari 123.000 orang di Indonesia meninggal dunia akibat polusi udara . Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar Bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP (K), sebagaimana dilaporkan jurnalis Pikiran Rakyat Endah Asih.

Agus mengungkapkan, ada dampak jangka pendek dan jangka panjang dari polusi udara yang ‘menghantui’. Salah satu dampak jangka pendek adalah sakit tenggorokan.

Berikut daftar dampak jangka pendek polusi udara :

Dampak jangka panjang polusi udara :

Untuk mencegah timbulnya dampak tersebut, Agus menganjurkan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan menggunakan masker bedah. Dia berujar, akan lebih baik bila masker yang digunakan jenis respirator, N95, KN95, FFP2, atau KF94.

“Kalau enggak bisa karena mungkin pengap atau mungkin karena tidak nyaman, bisa pakai masker bedah,” ujarnya, “masker bedah bisa memfiltrasi hampir 50 persen.”

Masalah polusi udara yang tengah melanda itu mendapat perhatian dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dia meminta agar Pemerintah segera mengambil langkah darurat dalam mengatasi masalah itu.

“Kita semua protes penanganan oleh Pemerintah terhadap udara yang buruk ini tidak terlihat serius, tidak ada langkah-langkah emergency,” kata dia, “padahal udara yang kita hirup di Jabodetabek ( Jakarta , Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) ini emergency.”

Dia mengajak semua pihak membudayakan gaya hidup sehat untuk mengatasi permasalahan polusi udara itu dengan menjaga lingkungan. ” Mulai dari menanam pohon, menghijaukan lingkungan, dan menghijaukan Indonesia.”

Belakangan, ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi polusi udara , yakni dengan penyemprotan jalan menggunakan air. Kendati demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, penyemprotan jalan tidak efektif untuk mengatasi polusi udara .

Dia pun mengungkapkan alasan di balik pernyataannya itu. “Partikel PM2.5 banyak beredar di udara atas, bukan di bawah. Jadi sebenarnya kalau menyemprot harus di atas, bukan di bawah.”

Lebih lanjut, Budi juga mengungkapkan, kegiatan penyemprotan juga mesti luas. “Kalau sedikit itu hanya menggeser-geser saja, malah bisa menyebarkan pindah ke tempat lain.”

Epodemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) Pandu Riono mengungkapkan, pengendalian polusi dengan penyemprotan air bertekanan tinggi justru memicu pembentukan aerolisasi yang berdampak bukuk pada kesehatan.

“Karena disemprot air malah memperburuk partikel udara (PM2.5). Kalau disemprot dengan air bertekanan tinggi bisa terjadi aerolisasi, jadi partikular itu menguap dan bisa lebih dahsyat efeknya kalau dihirup masyarakat,” tuturnya belum lama ini.

Lalu bagaimana solusi menghadapi permasalahan polusi udara ? Pakar Pulmonologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof. Tjandra Yoga Aditama menuturkan, pengendalian polusi di Jabodetabek dan sekitarnya membutuhkan penanganan konkret, baik di sektor hulu maupun hilir.

“Penanganan yang paling tepat tentunya adalah mengidentifikasi faktor penyebab dan segera mengatasinya, apa pun dan bagaimanapun caranya,” kata dia, “yang jelas harus segera ada tindakan yang berdampak nyata tanpa perlu mengorbankan masyarakat.”

Solusi penanganan sektor hilir:

1. Sanitary kit

Dia berharap agar sanitary kit yang tersedia di Puskesmas diaktifkan untuk menilai kualitas udara setempat. Sehingga menurutnya akan ada data polusi per kecamatan, bahkan per kelurahan.

2. Pendekatan praktis pada kesehatan paru-paru

Tjandra mengusulkan kegiatan practical approach on lung health atau PAL (pendekatan praktis pada kesehatan paru-paru) yang digagas WHO agar diaktifkan kembali.

3. Surveilans keluhan respirasi di lingkup Puskesmas

Dia juga mengusulkan agar diintensifkan kembali surveilans keluhan respirasi di lingkup Puskesmas, lapangan wilayah kerja petugas Puskesmas maupun oleh kader bila data menunjukkan tren peningkatan kasus.

4. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

KIE menurutnya mesti ditingkatkan supaya masyarakat bisa memahami berbagai kemungkinan dampak kesehatan maupun akses informasi polutan di wilayah setempat.

“Untuk pasien-pasien penyakit kronik yang biasanya di tangani Puskesmas, mereka diberi perhatian khusus,” tutur dia, “kalau mungkin dikontak untuk tanya keadaannya, telemedisin, atau diminta datang ke Puskesmas atau dilakukan kunjungan rumah.”

Dia berujar, bila terjadi peningkatan kasus ISPA dan lainnya, Puskesmas mesti memberi pengobatan yang baik, bila perlu dirujuk ke RSUD.

5. Pojok Polusi

Dia menilai, akan lebih baik jika semua Puskesmas di Jakarta dan sekitarnya membuat gerakan yang bisa memberikan informasi ihwal berbagai aspek polusi udara di wilayahnya. Gerakan tersebut bisa diberi nama Pojok Polusi.***