redaksiharian.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengupayakan penguatan penanganan stunting dari desa dengan menggerakkan peran maksimal kader pembangunan manusia (PKM) di desa.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah di Banjarmasin, Selasa, menyampaikan peran aktif pemerintah desa harus terus didorong untuk penurunan kasus stunting.Oleh karena itu, katanya, pihaknya hari ini menggelar rapat koordinasi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait pelaksanaan penanganan stunting di seluruh desa di provinsi ini.

“Tentu saja ini sesuai instruksi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang selalu bergerak dalam memajukan desa dan tidak lepas dari kinerja terbaik dari aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten/kota,” ucapnya.Dijelaskan Faried, dari rapat koordinasi ini dapat mendorong penurunan angka stunting di desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita tahu apabila nilai kesehatan masyarakat semakin meningkat, status desa akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin membaik,” ujarnya.Tidak hanya itu, Faried menyampaikan kader pembangunan manusia (KPM) harus lebih aktif dapat melaksanakan deteksi dini stunting melalui aplikasi e-Human Development Worker (eHDW).“Aplikasi ini sudah dikembangkan oleh Kemendes PDTT dalam memantau dan mendukung program peningkatan konvergensi intervensi gizi pencegahan stunting kepada keluarga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” ujarnya.Faried mengatakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga telah menetapkan lima paket layanan pencegahan stunting di desa pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK.“Dari lima layanan pencegahan stunting tersebut, di antaranya layanan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, dan layanan PAUD,” ujarnya.

Ia mengatakan ini sebagai upaya Pemprov Kalsel untuk memenuhi target nasional pada 2024, kasus stunting tinggal 14 persen untuk seluruh Indonesia.Sebagaimana sudah dilakukan Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota dengan sinergi yang baik, prevalensi stunting di Kalsel yang pada 2021 sebesar 30 persen, pada 2022l turun signifikan menjadi 24,6 persen.Sesuai data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, prevalensi stunting di Kalsel turun 5,6 persen dari tahun 2021.

Angka balita stunting di Kalsel berdasarkan data 2022 tersebut, sebanyak 21.279 balita dari jumlah sasaran yang diukur sebanyak 215.230 balita.