RedaksiHarian – Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar bazar melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan JakPreneursebagai upaya mendorong ekonomi warga.
Kepala Suku DinasPemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP)Jakarta Barat, Aswarnimenjelaskan kegiatan yang berlangsung pada 25-26 September 2023 bertujuan meningkatkan ekonomi warga sesuai program Pemprov DKI Jakarta.
“Utamanya meningkatkan ekonomi warga. Kan itu jadi program prioritas Pak Gubernur untuk mengentaskan kemiskinan. Nah di sini kami berperan untuk melibatkan UMKM binaan JakPreneur,” kata Aswarnidi Jakarta, Selasa.
Selain itu, lanjut dia, bazar UMKM tersebut untuk mempromosikan produk-produk lokal setelah sebelumnya pelaku usaha mengikuti proses pelatihan.
“Untuk mempromosikan binaanyang kita bentuk tahun ini. Para peserta bazar sebelumnya mengikuti pelatihan dan dilakukan pendampingan. Memangtarget kita dalam tahun ini menyelenggarakandua kali bazar UMKM. Nah ini yang kedua. Yang pertama kemarin bulan April,” kata Aswarni.
Adapun kegiatan hari ini melibatkan 30 pelaku UMKM binaan yang bergerak di bidang kuliner, fesyen, kerajinan tangan, parfum (wangi-wangian), dan usaha lainnya.
Lebih lanjut, Aswarni menyebut Pemkot Jakarta Barat memayungi sekitar 3.000 lebih pelaku UMKM binaan.
“Sampai sekarang kita punya 3.000 lebih pelaku usaha,” kata Aswarni.
Tahun ini, targetnyabisa melahirkan 18 pelaku UMKM binaan di setiap kecamatan.
“Kan di sini ada delapan kecamatan, jadi akan ada 144 pelaku usaha binaan baru pada tahun ini,” kata Aswarni.
Mengenai sertifikasi halal, sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BOPM), sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan beberapa dokumen-dokumen administratif lainnya yang membantu legalitas pelaku UMKM binaan, Aswarni menyebut pihaknya berkoordinasi dengan Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM).
“Kalau itu (sertifikasi halal, BOPM, PIRT) kan kita kerja sama dengan Sudin PPKUKM. Kalau ada programnya Jakpreneur ini sebenarnya kan terpusatdi Sudin PPKUKM. Jadi bukan kita yang mengeluarkan, tapi kita berkoordinasi dengan mereka,” kata Aswarni.