Rencana penawaran proyek itu disampaikan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Penawaran itu dilangsungkan seiring proses pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang akan dimulai Agustus mendatang.
“Kami berencana di bulan Agustus itu akan mulai jajak pasar atau market sounding untuk menampung beberapa interest, beberapa keinginan, beberapa pihak dari elemen masyarakat, yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan IKN,” ungkap Bambang dalam telekonferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (20/7).
Protek-proyek yang ditawarkan itu termasuk prasarana pendidikan, kesehatan, pertokoan untuk kebutuhan sehari-hari, dan tempat hiburan. “Itu juga banyak yang ingin mengekspresikan maupun melihat kemungkinan adanya peluang untuk ikut dalam pembangunan IKN,” katanya.
Pada waktu yang sama, pemerintah juga mulai mempersiapkan hal-hal yang menyangkut pembangunan infrastruktur dasar di kawasan inti pemerintahan seperti land consolidation, land clearing, pemetaan tanah, dan pembuatan akses logistik.
“Dan itu target kami di 2024, sehingga nantinya satu ekosistem perkotaan yang komplit mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, sehari-hari, kemudian fasilitas yang berhubungan dengan management center yang bagaimana kita nanti akan berwisata dan sebagainya itu akan terangkum dan terajut dengan baik di kawasan inti pusat pemerintahan IKN,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, kata Bambang, pemerintah juga sedang bersiap meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk lokal yang tinggal di sekitar IKN Nusantara. Pihaknya akan melakukan berbagai pelatihan dengan melihatkan lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi, serta menggelar program -program CSR (corporate social responsibility) yang dimiliki BUMN dan perusahaan swasta.
“Sehingga nantinya mereka akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN itu sendiri. Pada intinya kami ingin melihat mereka juga aktif. Bapak presiden menyampaikan arahan untuk sesegera mungkin mempersiapkan ini semua, sehingga nantinya kita akan tetap menjaga target-target on the track yang akan kita canangkan pada tahun 2024,” tandasnya.
Apakah Investor Akan Tertarik?
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, para investor cukup tertarik untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan IKN Nusantara. Pasalnya, aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke sana akan membuat kota tersebut ramai, sehingga sarana dan prasaran penunjang yang ada di sana akan bisa digunakan dengan baik. Namun, Yayat menekankan hal tersebut juga sangat tergantung dari skenario percepatan pembangunan fasilitas perkotaan dan fasilitas pendukung lainnya.
“Bagaimanapun IKN itu dibangun dengan captive market yang sudah ada, bukan mencari calon penghuni. Penghuninya itu yang sudah disiapkan, apakah nanti jadi 60 ribu, 30 ribu, kalau dikaitkan dengan kemampuan anggaran, atau yang realistis sekitar 6.000-10.000. Jadi bisa dikatakan, kota ini kalau dibangun, sudah ada calon penghuninya, tinggal memindahkan saja. Jadi tidak ada kekhawatiran dia akan sepi atau bagaimana. Calon penghuninya sudah ada, hanya menunggu pemindahan. Kalau kita membangun kota-kota yang dikembangkan oleh pengembang, dia mencari penghuni, tapi kota ini akan dihuni dan calonnya sudah ada. Makanya investor, harus diyakinkan,” ungkapnya kepada VOA.
Bagaimana caranya meyakinkan investor? Yayat menjelaskan, rencana pemerintah untuk membangun kawasan inti pemerintahan terlebih dahulu seperti Istana Kepresidenan, Istana Wakil Presiden, Gedung Kementerian Koordinator, dan infrastruktur dasar harus bisa dilakukan dengan baik. Menurutnya, ini merupakan sebuah simbol penting yang harus diperlihatkan kepada investor, untuk meyakinkan mereka bahwa akan dibangun sebuah Ibu Kota Negara dengan dengan konsep forest, smart, green and modern city.
“Tantangan yang paling menarik adalah, IKN itu dibangun 20 persen sumbernya dari APBN, inilah yang sebetulnya menjadi sebuah PR besar. Jadi kalau misalnya wujud pertama ini, itulah dana dari pemerintah terlebih dahulu, untuk meyakinkan bahwa kota ini akan terbangun, dan terwujud hingga tahun 2024. 80 persen ini yang sebetulnya melalui KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha, red), atau pelaku investasi yang akan masuk ke dalamnya,” jelasnya.
Yayat menilai, target pemerintah yang ingin membangun sebuah ekosistem awal di kawasan inti pusat pemerintahan untuk bisa terwujud pada 2024 mungkin bisa dikejar. Ia melihat skenario percepatan pembangunan ini melibatkan pihak-pihak yang cukup kompeten dibidangnya masing-masing.
“Yang menarik adalah ini kelihatannya Pak Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,red). pengennya nanti terkait dengan kualitas bangunan dan pekerjaan, akan meng-hire pengawasan dari luar negeri. Jadi memang ini pembangunannya dalam sehari mungkin bisa 24 jam, tergantung bagaimana push and pull factor-nya. Dan kita tidak punya kendala tentang persoalan tanah, sehingga percepatannya bisa diupayakan, tinggal bagaimana pasokan material dan kebutuhan lain memang sangat tinggi inputnya dari luar dan kelancaran itu yang sangat diharapkan supaya tidak ada hambatan dan gangguan dalam proses pembangunannya,” pungkasnya. [gi/ab]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.