RedaksiHarian – Pemerintah Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperbaiki ruang-ruang kelas yang rusak mulai tahun 2024.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Roniato menyampaikan bahwa pemerintah antara lain akan memperbaiki ruang kelasSD Negeri 1 Kedungdawayang atapnya ambruk pada Jumat (17/11) malam.
“Kita sedang berkoordinasi dengan kementerian untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini juga permasalahannya kekurangan kelas di sini. Ada empat kelas yang diindikasi (rusak),” katanyadi Cirebon, Sabtu.
Roniatomengatakan bahwa dinas sudah meminta pengelola SD Negeri 1 Kedungdawa untuk mengosongkan ruang kelas yang rusak sejak dua minggu lalu.
“Sebenarnya kita sudah antisipasi dan sudah dikosongkan sejak dua minggu yang lalu. Kami sudah mendeteksi ini akan ambruk dan betul, karena tadi malam hujan besar. Kelas lain juga terdeteksi mengalami kerusakan,” ia menjelaskan.
Dia menyampaikan bahwa ada sekitar500 ruang kelas di sejumlah sekolah di Kabupaten Cirebon yang mengalami kerusakan, umumnya pada bagian atap.
“Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa, kita sudah berkoordinasi dengan kementerian untuk bisa membantu memperbaikinya. Anggarannya cukup besar,” katanya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sudah meminta sekolah-sekolah di wilayahnya untuk memperbarui data kondisi sekolah dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Semua kami minta untuk melihat kondisi masing-masing agar tidak terjadi seperti ini, kemudian update data Dapodik, karena kementerian itu lihatnya Dapodik untuk keadaan sekolah terkini,” kata Roniatomerujuk pada kerusakan ruang kelas diSD Negeri 1 Kedungdawa.
Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Kedungdawa Muhammad Arifin mengatakan bahwa tanda-tanda kerusakan beberapa ruang kelas di sekolahnya sudah terlihat sejak sebulan lalu.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan, ruang kelas 1 dan 2 SD Negeri 1 Kedungdawa kemudian dikosongkan.
Kegiatan belajar bagi sekitar 80 siswa kelas 1 dan 2SD Negeri 1 Kedungdawaselanjutnya dilaksanakan diGOR Serbaguna milik Pemerintah Desa Kedungdawa.
”Yang roboh satu, tapi yang mengkhawatirkan dua kelas. Bangunan ini sebenarnya sudah lama, sekitar 2013-2015, jadi belum pakai baja ringan, masih pakai kayu,” kata Arifin.