redaksiharian.com – Pemerintah berencana memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Insentif diberikan untuk pembelian motor dan mobil listrik yang besarannya kini sedang dirancang.

Bocorannya, untuk motor listrik mendapatkan potongan Rp7 juta. Sedangkan mobil listrik diberikan insentif Rp80 juta. Tetapi sayangnya tak dijelaskan apakah pemberian insentif akan diberikan pada kendaraan listrik murni ( EV ) atau juga hybrid.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Alat Elektronika (Dirjen Ilmate) Kemenperin Taufiek Bawazier menjelaskan pemerintah tidak boleh memfokuskan pemberian insentif pada salah satu teknologi, apakah mobil listrik atau mobil hybrid.

Pemerintah menurut Taufiek harus lebih berfokus pada tujuan besar kendaraan elektrifikasi dihadirkan di Indonesia.

Dalam keterangannya, Taufiek menjelaskan ada ancaman jika insentif difokuskan baik pada kendaraan listrik, ataupun kendaraan hybrid.

“Kita tidak menyentuh teknologinya harus seperti apa. Bisa saja misalnya kita cek up, katakanlah semua mobil listrik pakai biofuel. Apakah nanti semua industri yang saling membutuhkan itu tidak terpengaruh,” tutur Taufik Bawazier.

“Misalnya lagi ini kita motor, semuanya pakai renewable energi (energi terbarukan) biofuel. Nanti apakah biofuel itu tidak digunakan untuk makanan,ini juga nanti kita hitung. Jadi jangan sampai sesuatu nanti malah menimbulkan inflasi, bikin shortage (kelangkaan), dan bikin gaduh,” tuturnya dalam acara diskusi Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) bertajuk Net Zero Carbon, Tantangan dan Peluang Akselerasi Pasar otomotif Indonesia di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 pada Senin, 20 Februari 2023.

Karena itu Taufiek meminta agar pemerintah tak memfokuskan pemberian insentif hanya pada mobil dan motor listrik saja, melainkan hybrid juga harus dapat. Tujuan pemberian insentif menurut Taufiek harus dilihat dari kepentingan besarnya.

“Makannya kami melihat tujuan besarnya itu CO2 berkurang, BBM berkurang. Misalnya kaya di mobil hybrid. Hybrid itu bisa mengurangi BBM 50 persen,” tuturnya lagi.

Taufiek pun meminta agar pemerintah membuat kesepakatan tentang terminologi kendaraan listrik. Ini dilakukan demi memastikan insentif yang diberikan tepat sasaran.

“Jadi terminologi kendaraan listrik itu harus kita lihat. Apakah full semuanya baterai, apakah plug ini itu juga didefinisikan sebagai baterai, atau hybrid yang pakai baterai itu juga kendaraan listrik? Ini harus jadi kesepakatan nasional,” katanya.***