RedaksiHarian – Pemerintah Jepang melalui TEPCO melakukan pelepasan limbah nuklir di perairan Samudra Pasifik , untuk menutup pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima Daiichi . Kendati mendapatkan banyak reaksi kontra, Jepang berencana terus melakukannya hingga tahun depan.

Sejak gempa bumi dan tsunami menghancurkan sistem pendingin pembangkit listrik dan menyebabkan tiga reaktor meleleh, air pendingin terkontaminasi yang digunakan pada reaktor rusak terus menerus bocor ke ruang bawah tanah bangunan dan bercampur dengan air tanah. Sebagian air didaur ulang untuk mendinginkan bahan bakar nuklir, sedangkan sisanya disimpan di tangki.

Hal ini akhirnya mendorong TEPCO untuk melepasnya ke laut saja. Pelepasan dimulai dengan jumlah harian sebesar 460 ton. TEPCO berencana melepaskan 31.200 ton air olahan bertahap perlahan, hingga akhir Maret 2024. Jumlah itu nantinya akan mengosongkan 10 tangki penyimpanan awal, sebab lokasi tersebut akan terus memproduksi air radioaktif .

ADVERTISEMENT

Eksekutif TEPCO, Junichi Matsumoto mengatakan, kecepatan pelepasan harian akan ditambah di kemudian hari. Sekitar 1/3 tangki akan dipindahkan dalam 10 tahun ke depan, sehingga memberikan ruang untuk penonaktifan pabrik. Matsumoto bertanggung jawab atas pelepasan air limbah yang telah diolah itu.

Sekitar 880 ton bahan bakar nuklir cair radioaktif masih tersisa di dalam reaktor. Juru bicara TEPCO, Takahara mengatakan bahwa penyelidikan robotik telah memberikan beberapa informasi, namun status puing-puing yang mencair sebagian besar masih belum diketahui.

Dihadang berbagai bentuk protes, pemerintah Jepang tetap berpegang pada target awal, yaitu 30 hingga 40 tahun untuk menyelesaikan penonaktifan, tanpa menjelaskan lebih rinci terkait maksudnya.

Jadwal yang terburu-buru dinilai dapat menyebabkan lebih banyak paparan radiasi pada pekerja dan lebih banyak kerusakan lingkungan. Beberapa ahli mengatakan mustahil menghilangkan seluruh sisa bahan bakar yang meleleh pada tahun 2051 dan akan memakan waktu 50-100 tahun, jika pun memang bisa dicapai.

Mengelola peningkatan volume air limbah radioaktif yang disimpan di lebih dari 1.000 tangki telah menjadi risiko keselamatan dan beban sejak pembangkit listrik tersebut hancur akibat gempa bumi besar dan tsunami, pada tanggal 11 Maret 2011. Tangki-tangki itu sudah terisi hingga 98 persen dari kapasitasnya, yaitu 1,37 juta ton.

Melepaskan air ke laut merupakan dinilai Jepang adalah satu-satunya cara, dan diperkirakan akan memakan waktu puluhan tahun. Namun hal ini hanyalah permulaan dari tantangan yang akan datang, seperti pembuangan sisa-sisa bahan bakar radioaktif yang meleleh dan mematikan yang tersisa di tiga reaktor yang rusak, sebuah tugas yang sulit jika harus diselesaikan.

Operator pembangkit listrik tersebut, Tokyo Electric Power Company Holdings, mulai melepaskan batch pertama sebanyak 7.800 ton dari 10 tangki grup B, salah satu air dengan radioaktif paling sedikit di pembangkit tersebut.

Mereka mengklaim air tersebut sudah diolah dan diencerkan hingga tingkat yang lebih aman dibandingkan standar internasional. Sejauh ini, pengujian yang dilakukan oleh TEPCO dan lembaga pemerintah menunjukkan tak ada radioaktivitas yang terdeteksi pada sampel air laut dan ikan yang diambil setelah pelepasan.

Proyek pelepasan limbah nuklir Fukushiima Daichi telah mendapat tentangan keras dari kelompok nelayan dan dikritik oleh negara-negara tetangga. Tiongkok bahkan melarang impor makanan laut dari Jepang sebagai tanggapannya. Di Seoul, Korea Selatan, ribuan warga berunjuk rasa mengecam hingga menuntut Jepang agar tetap menyimpannya di dalam tangki.

Bahkan, asosiasi perusahaan dan grup bisnis di Jepang melaporkan bahwa mereka kesulitan beroperasi, lantaran menerima begitu banyak telepon teror dari penutur bahasa Mandarin.

Salah satunya Hiroyuki Namazu, seorang diplomat senior Jepang yang bertanggung jawab atas urusan Asia dan Oseania. Ia menyayangkan panggilan tersebut sehingga ia berpesan pada pejabat senior kedutaan besar Tiongkok di Tokyo. Ia meminta agar pihak-pihak di Tiongkok dibuat tenang. Sebab, teror ini bahkan telah mengganggu fasilitas Jepang di Tiongkok. Begitu kata Namazu kepada pejabat kedutaan Tiongkok.

Seorang pengusaha Fukushima mengatakan kepada kantor berita Kyodo bahwa empat restoran dan toko kue miliknya menerima total 1.000 panggilan telepon per hari Jumat, sebagian besar dari Tiongkok.

Kedutaan Besar Tokyo di Beijing secara terpisah mendesak warga negaranya untuk tidak berbicara keras dalam bahasa Jepang. Namun banjir teror via panggilan telepon itu tak lantas berhenti. ****