redaksiharian.com – Parlemen Inggris menutup akun TikTok resmi mereka hanya beberapa hari setelah dibuat. Hal ini dilakukan setelah para anggota menyuarakan kekhawatirannya soal risiko data yang dikirimkan ke pemerintah China.
“Berdasarkan tanggapan anggota, kami menutup akun TikTok Parlemen Inggris lebih awal dari yang direncanakan,” kata juru bicara Parlemen Inggris.
Menurut mereka, akun tersebut sebenarnya adalah bentuk upaya pemerintah menjangkau kalangan muda dengan menggunakan medium yang sesuai dengan usia mereka.
“Kami menguji platform sebagai upaya menjangkau audiens kalangan muda dengan konten yang relevan tentang Parlemen,” lanjut juru bicara Parlemen Inggris.
Para anggota parlemen meminta akun dengan handle @ukparliament itu ditutup hingga TikTok memberikan jaminan bahwa tidak ada data yang bisa disetorkan ke China.
Kini, akun TikTok parlemen Inggris digembok dan beberapa konten yang sudah diunggah juga dihapus.
Permintaan hapus akun TikTok dilayangkan sejumlah anggota parlemen melalui sebuah surat yang ditujukan ke Ketua House of Lords (Majelis Tinggi) dan House of Commons (Majelis Rendah).
Dalam surat itu, mantan pimpinan partai Konservatif – Duncan Smith dan anggota parlemen Tom Tugendhat mengatakan mereka terkejut dan kecewa dengan keputusan Parlemen membuat akun TikTok.
Surat itu juga menjelaskan alasan kekhawatiran para anggota parlemen atas TikTok, yaitu bahwa eksekutif TikTok tak dapat meyakinkan bahwa perusahaannya bisa mencegah transfer data ke ByteDance (induk TikTok), jika ByteDance memintanya.
Selain itu disebutkan pula bahwa “Tujuan pemerintah Xi Jinping memiliki akses ke data pribadi di ponsel anak-anak, harus menjadi perhatian utama” dikutip KompasTekno dari BBC, Jumat (5/8/2022).
TikTok sendiri selalu membantah tuduhan bahwa pihaknya dikendalikan oleh pemerintah China. Dalam kasus ini, juru bicara TikTok mengatakan pihaknya menyayangkan bahwa Parlemen tak bisa terhubung dengan para pengguna muda TikTok di Inggris.
Selain itu ia juga menyatakan pihaknya bersedia meluruskan kekeliruan tentang platformnya yang dikhawatirkan oleh para anggota parlemen.
Dilansir dari Sky News, juru bicara TikTok juga berkata perusahaannya tidak beroperasi di China dan tidak pernah memberikan data pengguna ke pemerintah China.
Adapun data pengguna disimpan di Amerika Serikat dan Singapura dan akan dipindah ke Irlandia, ketika data center baru perusahaan selesai pada tahun 2023.