Kesedihan menyelimuti permukiman Chotigan pada 16 Agustus, setelah militan anti-India menyerang dua anggota komunitas minoritas Hindu, Pandit.

Sunil Kumar tewas di tempat dan saudara kandungnya, Pintu Kuar, terluka parah ketika mereka sedang bekerja di kebun apel.

Pada April, militan berusaha membunuh satu keluarga lain di sebuah toko.

Kelompok militan, Pejuang Kebebasan Kashmir, mengklaim tanggung jawab atas kedua serangan itu dan menuduh para korban sebagai agen-agen Partai Janata Bharatiya (BJP), parpol yang menguasai pemerintah.

Sepupu korban, Janki Nath menuturkan, “Mereka yang menyerang kami berbohong untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Apabila pernyataan mereka benar, mereka harus menunjukkan bukti. Kami punya kebun sendiri dan mencari nafkah dengan bekerja di sana. Jika kami terasosiasi dengan BJP, maka anak-anak kami mungkin sudah bekerja sebagai pegawai negeri.”

Pembunuhan yang menarget komunitas Pandit di Kashmir dimulai pada 1989, ketika perlawanan bersenjata menentang kekuasaan India pecah. Pembunuhan itu menyebabkan 200.000 warga Pandit meninggalkan rumah mereka dan bermukim di beberapa bagian India, termasuk divisi Jammu dari wilayah yang disengketakan itu.

Politisi Ghulam Hassan Mir mengatakan, “Militan pada dasarnya tidak berpegang pada agama dan prinsip apapun. Mereka ingin menciptakan dan mempertahankan kesenjangan antara warga Kashmir dan etnis lain di negara itu.”

Pada 2004, India mengumumkan kebijakan baru untuk migran Pandit. Ratusan orang dipekerjakan oleh pemerintah dan kembali ke semenanjung Kashmir. Mereka diberikan apartemen di kamp-kamp transit di bawah pengamanan ketat, yang mendorong lebih banyak warga Pandit kembali ke kawasan itu.

Namun, situasi memburuk setelah 2019, menyusul keputusan pemerintahan BJP yang dipimpin Narendra Modi untuk mencabut otonomi Kashmir.

Pembunuhan pegawai pemerintah Rahul Bhat di kantornya di distrik Budgam, Kashmir, pada 2021 mendorong banyak keluarga Pandit berusaha lari, namun mereka distop dan ditahan di kamp-kamp transit oleh polisi setempat.

Analis Noor Ahmad Baba mengungkapkan, “Ada kepentingan pribadi yang tidak menginginkan perdamaian sesuai persyaratan yang diberlakukan pemerintah India di Kashmir. Mereka mencoba untuk membatalkan itu dan itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menghadapinya.”

Para anggota komunitas Pandit meyakini melabeli mereka sebagai agen India dan Muslim, dan sebagai pendukung Pakistan adalah akar dari situasi sekarang di semenanjung Kashmir, yang harus diatasi secara individu dan kolektif.

Mereka juga meyakini bahwa komunitas yang mayoritas harus bersuara dan menekankan ajaran Islam yang menjaga keamanan minoritas.

“Warga Muslim Kashmir perlu menciptakan sebuah gerakan internal mengenai bagaimana menjaga keselamatan warga minoritas,” kata Sanjay Tickoo.

VOA telah menghubungi P.K. Pole, komisioner divisi Kashmir, dan inspektur jenderal polisi di Kashmir, K. Vijay Kumar, untuk meminta komentar, namun mereka tidak merespon. [vm/ka]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.