RedaksiHarian – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Pemerintah telah menyiapkan insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada gelombang pertama.
“Jadi, kami (Pemerintah) siapkan tunjangan pindah, tunjangan kemahalan, kepangkatan, dan seterusnya,”kata Anasdi Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa.
Anasmenambahkanbelum ditetapkan secara pasti berapa nilaiinsentif yang akan diberikan tersebut. Namun, diamengungkapkan besaran insentif ituterdiri ataskomponen harga kemahalan, risiko, hingga biaya kepindahan.
Terkait jumlah ASN yang akan dipindahtugaskan ke IKN pada gelombang pertama,Anasmenyebut jumlah tersebut sesuaidengan gedung yang telah siap dipakai mulaiJuli 2024.
“Kemarin sihsimulasinya total 6.000 ASN sampai Juli, separuh kurang lebih 1.500-an untuk ASN, dan separuhnya untuk polri,” jelas Anas.
Saat ini, lanjutnya,Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan sedang merumuskan besaran biaya insentif untuk para ASN.
“Begitu ASN pindah, semua (insentif) sudah bisa jalan,” tambahnya.
Anas menegaskan bahwa insentif yang diberikan tersebut akan dihitung per orang dengan mempertimbangkan status keluarga. Menurut dia, ASN yang sudah berkeluarga dan belum berkeluarga nantinya akan diberikan fasilitasberbeda.
“Misalnya, belum ada suami atau istri, berarti tinggalnya di sharing apartment. Terus, kalau yang sudah berkeluarga, maka (tempat tinggal)akan berbeda,” kata Anas.
Sebelumnya, dalam RakernasKorps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (3/10), Presiden Joko Widodo memastikan ASN yang pindah ke IKN akan mendapatsejumlah fasilitas hingga insentif agar proses pemindahan ASN tidak berlangsung alot.
“Kalau enggak ada ini (insentif), alot pasti; tetapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya,” kata Presiden Jokowi.