redaksiharian.com – Ekspor bauksit dipastikan dilarang pada Juni 2023. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di penghujung tahun lalu.

Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan ekspor bauksit akan resmi dilarang pada bulan depan. Komoditas ini tidak mendapat relaksasi atau kelonggaran ekspor seperti tembaga hingga seng.

“Iya dong, waktu itu kan sudah diumumkan presiden sendiri,” katanya di Kompleks DPR Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Dia mengatakan, bauksit yang tidak diekspor bisa diolah di smelter dalam negeri. Hal ini mengingat sudah ada 4 smelter bauksit yang telah rampung.

“Ada empat smelter yang sudah jadi, nah itu kalau dipenuhi bahan bakunya bisa menyerap 90%, saya rasa itu bisa jadi salah satu solusi,” terangnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII, Arifin mengatakan, sebanyak 12 smelter rencananya akan dibangun. Dari 12 smelter, baru 4 smelter yang rampung dan 8 lainnya masih dalam tahap pembangunan.

Arifin kemudian mengungkap, berdasarkan hasil peninjauan di lapangan terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil verifikator.

“Pada 7 lokasi smelter masih berupa tanah lapang. Walaupun dinyatakan dalam laporan hasil verifikasi ditunjukkan kemajuan pembangunan sudah mencapai kisaran antara 32% sampai 66%,” ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan melarang ekspor bijih nikel pada Juni 2023. Dia mengatakan, pemerintah akan mendorong hilirisasi.

“Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Jokowi dalam video di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/12/2022) lalu.

Jokowi saat itu mengatakan, hilirisasi bauksit diperkirakan bisa mendongkrak pendapatan negara menjadi Rp 62 triliun. Pemerintah juga akan terus melakukan hilirisasi di dalam negeri untuk kesejahteraan rakyat.

“Industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi kurang lebih Rp 62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Jokowi.